KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan anggaran penanganan wabah virus corona (Covid-19) menjadi Rp 1.600 triliun dari yang saat ini Rp 405,1 triliun.

Secara rinci, anggaran Rp 1.600 triliun itu akan dipecah menjadi Rp 400 triliun digunakan untuk kesehatan, Rp 600 triliun untuk jaminan sosial, dan Rp 600 triliun untuk stimulus ekonomi.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara setuju dengan usulan Kadin tersebut. Menurutnya, memang besaran stimulus yang ada saat ini masih belum cukup untuk menanggulangi dampak wabah virus corona.

Baca Juga: Ini tiga stimulus pemerintah untuk tangani wabah corona

"Usulan Rp 1.600 triliun itu kan dasarnya adalah 10% dari produk domestik bruto (PDB). Nah, tetapi selain butuh besaran stimulus, harus dipastikan juga stimulusnya tepat sasaran jangan sampai kemudian hanya perusahaan besar yang diberikan stimulus," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Kamis (23/4).

Ia menilai, alokasi anggaran senilai Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial juga dirasa masih sangat kecil. Pasalnya, besaran ini mencakup masyarakat yang mendapatkan bantuan sebelum adanya wabah virus corona.

Apabila ingin dibagi secara adil, menurut Bhima, alokasi anggaran Rp 1.600 triliun tersebut harus disisihkan sebanyak 70% bagi jaring pengaman sosial.

Kata dia, anggaran tersebut bisa diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), penambahan sembako, subsidi elpiji 3kg, penambahan subsidi untuk BBM, diskon tarif listrik bagi pelanggan 900 VA non-subsidi serta 1.300 VA.

"Ini untuk membantu UMKM harapannya bisa diberikan diskon 50%. Itu yang seharusnya jadi poin penting, jadi saya sepakat karena sekarang besarannya memang masih terlalu kecil," kata Bhima.

Namun, Bhima menegaskan, berapapun nantinya tambahan anggaran yang diberikan, porsi untuk jaring pengaman sosial memang harus lebih banyak daripada yang lainnya. Pasalnya, bahkan sebelum ada corona, rasio belanja jaring pengaman sosial Indonesia terhadap PDB merupakan salah satu yang terendah di Asia.

Bahkan, kata Bhima, masih lebih rendah daripada Sri Lanka dan Malaysia.

"Jadi ini yang menjadi penting, jangan sampai hanya pengusaha kakap yang akan mendapatkan banyak sekali insentif padahal masyarakat membutuhkan hal yang sama," imbuhnya.

Baca Juga: Bursa Asia berseri pagi ini setelah harga minyak kembali bangkit

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat