Sepekan berita nasional: Lagi-lagi KPK-Polri



Tidak terasa sudah akhir pekan lagi. Selama sepekan lalu kita masih digelontor dengan berita karut-marut KPK-Polri.

Sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG) menjadi berita pembuka di Senin pertama (2/2) Februari. Namun, sidang itu ditunda hingga satu minggu ke depan (9/2). Hakim Sarpin Rizaldi melakukan penundaan karena KPK tidak bisa hadir di sidang tersebut.  

Atas ketidakhadirannya, KPK beralasan karena materi praperadilannya berubah-ubah.  "Materi baru sampai ke KPK, Kamis malam. Sebenarnya hari Senin, 26 Januari 2015 tim biro hukum KPK sudah hadir. Namun ternyata gugatan dicabut dan Kamis malam KPK baru menerima perubahan gugatan tersebut," ujar Johan Budi SP, Deputi Pencegahan KPK, Senin (2/2).  Tim pengacara BG mengganggap KPK melecehkan pengadilan.  


Agar polemik segera selesai, menurut Mensesneg, BG sebaiknya mundur sebagai calon kepala Polri. Namun, Budi  menolak untuk mundur. BG bersikeras menunggu proses praperadilan. Padahal, sebelumnya Jokowi juga sudah beberapa kali meminta BG mundur. Selain itu,  menurut Ketua Tim Independen untuk menyelesaikan konflik Komisi Pemberantasan Korupsi-Polri, Ahmad Syafii Maarif, Jokowi sudah pasti tidak akan melantik BG.

O ya, Kontan.co.id masih punya berita perihal Bambang Widjojanto (BW). Komnas HAM menganggap penangkapan BW tertalu berlebihan ada pelanggaran HAM.  Sebelumnya pada Selasa (7/2) BW  kembali diperiksa untuk kedua kalinya oleh penyidik Polri. BW diperiksa oleh penyidik Polri selama 11 jam. Dalam minggu ini pula terungkap, ketika BW ditangkap   tidak semua pengacara yang mendampinginya dibolehkan masuk. Namun, BW yakin kasus yang menjeratnya merupakan kasus rekayasa. Yang melaporkan BW adalah Sugianto Sabran, politisi PDIP.

Tampaknya minggu ini Abraham Samad menjadi buah bibir. Setelah melakukan bantahan  terhadap semua tuduhan yang menimpanya. Kalau kasus foto mesra dengan  putri Indonesia Elvira, sudah pasti itu rekayasa. Soal pelanggaran etik,  politisi Hasto Kristianto dengan penuh semangat bersaksi bahwa Abraham Samad berapa kali menemuinya untuk pencalonannya sebagai wakil presiden dan menjanjikan akan membantu kasus hukum. Kabareskrim Budi Waseso memastikan bahwa Abraham Samad akan menjadi tersangka. Namun, Komisi III DPR menyatakan dari keterangan Hasto belum  dapat disimpulkan Abraham Samad melanggar etik atau tidak. Bukan  hanya itu, foto-foto mesra Abraham Samad dengan Feriyani Lim juga terungkap ke media. Bagi Abraham Samad "Laporan pidana yang ditujukan pada kami dan termasuk saya, sulit dibantah erat berhubungan dengan penetapan tersangka BG," kata Abraham Samad, Senin (2/2).

Jokowi dan gugatan warga

Bagaimana dengan Presiden Jokowi yang terkesan lamban dalam menyelesaikan kisruh KPK-Polri? Wacana yang berkembang, itu terjadi karena adanya intervensi dari partai pendukungnya. Malah, isunya ada benturan antara Megawati dan Jokowi. Megawati diisukan mendesak Jokowi agar melantik Budi Gunawan meskipun menjadi tersangka korupsi. Menurut politisi PDIP Pramono Anung, itu merupakan upaya untuk memisahkan Jokowi dan Megawati.  

Kisruh ini sedikit banyak merusak citra Jokowi.  Namun, survei LSI menunjukkan bahwa dalam 100 hari kinerja Jokowi masih cukup memuaskan. Ada 61% responden yang menyatakan cukup puas dan sangat puas. Sebesar 6,6% yang menyatakan sangat puas dan 55% cukup puas.  Sudah begitu, ada 21,7% responden sangat yakin Jokowi masih mampu memimpin Indonesia dan 52,8% lainnya mengaku cukup yakin.

Menyangkut nasib Budi Gunawan, Jokowi berjanji akan mengambil sikap minggu depan. Ada beberapa opsi yang akan diambil Jokowi. Menurut  Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto (4/2), ada lima opsi yang disiapkan Istana jika Budi tidak mau mundur. Kelima opsi itu adalah melantik kepala Polri definitif, opsi melantik Budi lalu memberhentikannya, opsi menunda pelantikan Budi sampai ada kejelasan status hukum, opsi membatalkan pencalonan Budi dan memilih nama baru, serta opsi status quo.

Yang patut dicatat atas aktivitas Jokowi, pada Senin (2/2) Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah dan UU tentang Pemerintah Daerah ditandatangani oleh presiden kita ini. Terkait hal ini, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menyarankan, sebaiknya pemungutan suara pemilihan gubernur, bupati dan wali kota berlangsung pada April atau Mei, dengan pertimbangan pelaksanaan satu tahun anggaran, dan kemungkinan dua putaran. Namun, pemerintah ngotot   agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak mulai dilaksanakan pada September 2015 ini.

Eit, ada yang menggugat Jokowi. Empat warga negara Indonesia menggugat Presiden Jokowi dan PT Freeport Indonesia melalui mekanisme Citizen Law Suit (Gugatan Warganegara) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/2). Empat warga negara tersebut adalah Arief Poyuono, Haris Rusly, Kisman Latumakalita, dan Iwan Sumule. gugatan dilayangkan karena  Presiden Jokowi mengizinkan Menteri ESDM, Sudirman Said menandatangani nota kesepahaman perpanjangan ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia yang habis masa berlakuknya pada 24 Januari 2015 yang lalu.

Deflasi dan Budi Waseso

Di tengah kisruh ternyata ada sedikit kabar gembira.  Kabar itu datang dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat  bahwa pada Januari 2014 terjadi deflasi 0,24%.  Secara tahunan, inflasi tahun ke tahun pada bulan Januari tercatat 6,96%. Namun BPS memperkirakan itu tidak akan terjadi pada Februari.

Tapi sudahlah, Februari bakal inflasi lagi. Sekarang kita ke DPR. Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad menyatakan akan menangguhkan penyertaan modal Negara (PMN) kepada sebagian besar dari total 35 BUMN yang diajukan oleh pemerintah dalam RAPBN-P 2015.

Eit, hampir ketinggalan. Kabreskrim Budi Waseso  mengalami kenaikan pangkat menjadi bintang tiga. Budi Waseso adalah orang yang paling bertanggung jawab atas upaya “kriminalisasi” pimpinan KPK. Dengan kenaikan pangkat ini Budi Waseso bisa masuk dalam bursa calon Kapolri. Benar saja. Nama Budi Waseso ada dalam nama calon Kapolri yang diajukan Kompolnas pada Jumat (6/2). Nama calon Kapolri: Komjen Badrodin Haiti (Wakapolri), Komjen Dwi Prayitno (Irwasum Polri), Komjen Putut Eko Bayuseno (Kabaharkam Polri), dan  Komjen Budi Waseso (Kabareskrim Polri).

Sudah tenangkan diri dulu, berpikir positif saja. Karena berpikir positif pangkal  bahagia. Nah, bicara soal kebahagiaan, BPS  merilis bahwa orang Indonesia lebih bahagia pada 2014 ketimbang satu tahun sebelumnya. Tahun 2013 indeks kebahagiaan 65,11, menjadi 68,28 pada 2014.  

Nah, sudah bahagiakah Anda. Selamat berakhir pekan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tri Adi