JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan kembali menyerahkan sepucuk surat yang ditujukan kepada Badan Kehormatan DPR. Surat itu diduga terkait dengan laporan Dahlan soal dugaan pemerasan yang dilakukan anggota Dewan terhadap direksi BUMN.

"Ya, tadi tambahan surat baru masuk tadi pagi pukul 09.00 WIB. Kami belum buka, kami minta Sekretariat karena kami sedang ada di dapil (daerah pemilihan)," ujar Ketua BK DPR M Prakosa saat dihubungi wartawan, Senin (12/11).

Prakosa mengaku, tak tahu apa isi surat Dahlan itu, karena mantan Direktur Utama PT PLN itu sama sekali tak berkomunikasi dengan BK ketika menyerahkan tambahan surat. Prakosa mengaku, baru mengetahui surat itu setelah mendapatkan kabar dari Sekretariat BK DPR.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh Sekretariat BK DPR, Prakosa mengungkapkan, surat yang diberikan sama tipisnya dengan surat Dahlan Iskan sebelumnya, yang melaporkan tambahan nama lima anggota dewan. "Itu tipis seperti surat yang kemarin, jadi isinya bukan dokumen bukti ataupun kaset rekaman, kan pasti tebal. Kami belum tahu isinya apa," ujar Prakosa.

Ia menambahkan, surat baru itu akan segera dibuka secepatnya. "Bisa besok, atau lusa. Pokoknya saat anggota BK sudah kembali ke Jakarta. Saya sendiri besok sudah pulang ke Jakarta," ucap politisi PDI-Perjuangan ini.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN Hambra masih belum bisa dihubungi. Dihubungi terpisah, Kepala Humas Kementerian BUMN Faisal Halimi mengaku tidak tahu-menahu soal surat terbaru Dahlan Iskan tersebut. "Saya tidak tahu surat yang baru ini tentang apa karena saya sama sekali tidak dilibatkan," kata Faisal.

Saat memenuhi panggilan BK DPR pada Senin (5/11) lalu, Dahlan menyerahkan dua nama anggota Dewan yang diduga memeras BUMN. Kedua nama itu berinisial IL dan S. IL kemudian diketahui adalah Idris Laena dari Fraksi Partai Golkar diduga meminta jatah ke PT PAL dan PT Garam.

Adapun S, yakni Sumaryoto dari Fraksi PDI Perjuangan, diduga meminta jatah ke PT Merpati Nusantara Airlines. Praktik pemerasan diduga terkait penyertaan modal negara (PMN). Selain dua nama itu, Direktur Utama Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro juga menyerahkan nama Idris Sugeng yang disebut meminta jatah 2.000 ton gula.

Selang dua hari kemudian, Dahlan kembali menyerahkan lima nama yang diduga melakukan pemerasan dalam kasus Merpati melalui sebuah surat. Di dalam surat itu, terdapat nama Achsanul Qosasi, anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat dan M Ichlas El Qudsi, anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Laporan Dahlan dan anak buahnya ini menimbulkan protes para politisi yang dilaporkan. Idris Laena, Sumaryoto, Idris Sugeng, Achsanul Qosasi, dan M Ichlas El Qudsi membantah semua tudingan memeras. PAN bahkan berencana melayangkan somasi kepada Dahlan. (Sabrina Asril/Kompas.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri