JAKARTA. Hari ini (20/5) pemerintah mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perubahan diajukan lantaran asumsi makroekonomi dalam APBN meleset dari target, terlihat dari capaian pada kuartal I-2014.Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan bahwa utamanya pembahasan APBN-P 2014 tidak berhenti pada pembahasan pembengkakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat asumsi nilai tukar rupiah yang meleset, tapi juga pembengkakan defisit APBN.Karena itu, Direktur Indef, Enny Sri Hartati, mengungkapkan, pihaknya merekomendasikan 10 kebijakan agar pembahasan APBN-P 2014 dapat fokus pada optimalisasi peran stimulus fiskal. Rekomendasi kebijakan tersebut, ialah:1. Reformasi sumber pertumbuhan ekonomi2. Exit policy dari sandera subsidi energi3. Efektifitas pergeseran dan realokasi anggaran4. Optimalisasi anggaran pro job dan pro poor5. Stimulus sektor usaha kecil dan menengah (UKM)6. Akselerasi pembangunan infrastruktur7. Mitigasi defisit neraca perdagangan8. Efisiensi belanja birokrasi9. Optimalisasi anggaran ketahanan pangan10. Optimalisasi penerimaan negara"Jika pemerintah dan DPR sepakat melakukan revisi APBN 2014, maka titik tolak pembahasannya adalah bagaimana APBN-P 2014 harus mampu merespon persoalan perekonomian selama semester pertama 2014 dan efektif mengoptimalkan kinerja ekonomi ke depan. Persoalan kinerja ekonomi awal 2014, tidak hanya persoalan buruknya kualitas pertumbuhan ekonomi, namun juga dihadapkan pada melambatnya angka pertumbuhan yang pada triwulan I-2014, ekonomi hanya tumbuh 5,21%," jelas Enny dalam diskusi Indef di Jakarta, Selasa (20/5).Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sepuluh rekomendasi Indef untuk pembahasan APBN-P
JAKARTA. Hari ini (20/5) pemerintah mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perubahan diajukan lantaran asumsi makroekonomi dalam APBN meleset dari target, terlihat dari capaian pada kuartal I-2014.Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan bahwa utamanya pembahasan APBN-P 2014 tidak berhenti pada pembahasan pembengkakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat asumsi nilai tukar rupiah yang meleset, tapi juga pembengkakan defisit APBN.Karena itu, Direktur Indef, Enny Sri Hartati, mengungkapkan, pihaknya merekomendasikan 10 kebijakan agar pembahasan APBN-P 2014 dapat fokus pada optimalisasi peran stimulus fiskal. Rekomendasi kebijakan tersebut, ialah:1. Reformasi sumber pertumbuhan ekonomi2. Exit policy dari sandera subsidi energi3. Efektifitas pergeseran dan realokasi anggaran4. Optimalisasi anggaran pro job dan pro poor5. Stimulus sektor usaha kecil dan menengah (UKM)6. Akselerasi pembangunan infrastruktur7. Mitigasi defisit neraca perdagangan8. Efisiensi belanja birokrasi9. Optimalisasi anggaran ketahanan pangan10. Optimalisasi penerimaan negara"Jika pemerintah dan DPR sepakat melakukan revisi APBN 2014, maka titik tolak pembahasannya adalah bagaimana APBN-P 2014 harus mampu merespon persoalan perekonomian selama semester pertama 2014 dan efektif mengoptimalkan kinerja ekonomi ke depan. Persoalan kinerja ekonomi awal 2014, tidak hanya persoalan buruknya kualitas pertumbuhan ekonomi, namun juga dihadapkan pada melambatnya angka pertumbuhan yang pada triwulan I-2014, ekonomi hanya tumbuh 5,21%," jelas Enny dalam diskusi Indef di Jakarta, Selasa (20/5).Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
