KONTAN.CO.ID - TEHRAN - Kecaman atas serangan-serangan Israel terbaru Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) terus menggemparkan dunia. Serangan ini mengakibatkan beberapa personel perdamaian dunia di wilayah selatan negara Arab tersebut terluka.

Juru Bicara Sekjen PBB, Stéphane Dujarric, seperti dikutip Kantor Berita IRNA pada Minggu malam menyatakan, "Serangan terhadap penjaga perdamaian merupakan pelanggaran hukum internasional dan mungkin merupakan sebuah kejahatan perang."

“Personel UNIFIL dan markasnya tidak boleh menjadi target," tambah Dujarric, merujuk pada pasukan internasional berseragam biru tersebut, dan menambahkan, "dalam insiden yang sangat mengkhawatirkan yang terjadi hari ini (Minggu), pintu masuk pos PBB juga disusupi secara sengaja oleh kendaraan lapis baja Israel."

KB Bank Optimis Asset Swap Dapat Meningkatkan Kualitas Aset

Baca Juga: Iran Serang Israel, Tensi di Timur Tengah Kian Memanas

Setidaknya lima penjaga perdamaian telah terluka dalam beberapa hari terakhir akibat serangan Israel di Lebanon selatan.

Pada Sabtu, 40 negara yang berkontribusi pada misi pemeliharaan perdamaian PBB di Lebanon menerbitkan pernyataan bersama, mengecam serangan Israel terhadap misi tersebut dan menyerukan penyelidikan atas insiden tersebut

Spanyol, Prancis, dan Italia telah mengecam serangan tersebut sebagai "tidak dapat dibenarkan." Pada hari Jumat, Presiden AS Joe Biden juga menyatakan bahwa ia telah mendesak Israel untuk menghentikan menjadikan tentara penjaga perdamaian PBB sebagai target.

Baca Juga: Khawatir Konflik Meluas Usai Iran Serang Israel, Pemimpin G7 Langsung Rapat

Sementara itu, Turki menyatakan bahwa serangan Israel terhadap UNIFIL adalah ungkapan kebijakan pendudukan Netanyahu di Lebanon.

"Peranan penjaga perdamaian PBB sangat penting, terutama mengingat Israel berusaha memperluas perang di wilayah ini," kata Kemlu Turki, menambahkan bahwa Dewan Keamanan PBB harus mencegah serangan terhadap pasukan yang berafiliasi dengan badan dunia tersebut.

UNIFIL, misi dengan sekitar 9.500 pasukan dari berbagai negara yang dibentuk menyusul invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1978, telah menuduh militer Israel "sengaja" menembak pos-pos mereka.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta Guterres pada Minggu untuk memindahkan penjaga perdamaian dari "zona bahaya," dengan alasan bahwa Hizboullah menggunakan mereka sebagai "perisai hidup." Namun UNIFIL tegas menolak untuk meninggalkan pos mereka.

Baca Juga: Iran Serang Israel, Subsidi Energi Indonesia Berpotensi Melonjak

2 Personel TNI.

Pemerintah Indonesia Kamis (10/10) menyampaikan kecaman keras atas serangan tentara Israel IDF di Lebanon Selatan yang melukai 2 personel pasukan penjaga perdamaian PBB asal Indonesia.

Dua prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL tersebut mengalami luka ringan ketika jalankan tugas pemantauan di menara pemantau di markas kontingen Indonesia di Naqoura. 

Naqoura terletak di Selatan Lebanon, dalam area yang disebut blue line. Pasukan perdamaian PBB berada kawasan tersebut di bawah mandat DK PBB untuk mendukung stabilitas Lebanon.

Kedua personel tersebut segera memperoleh perawatan di rumah sakit terdekat dan saat ini dalam kondisi baik. Luka yang dialami 2 personel tersebut berasal dari luncuran peluru berasal dari tank Merkava IDF. 

Menlu RI sudah berkomunikasi langsung dengan komandan kontingen Garuda FHQSU (Force Headquarter Support Unit).

Baca Juga: Usai Serang Israel, Iran Janji Bakal Jaga Ekspor Minyak di Kawasan Timur Tengah

Indonesia mengingatkan kepada IDF  mengenai pentingnya penghormatan terhadap pasukan dan properti UNIFIL dan memastikan keselamatan dan keamanan personel UNIFIL.  Menlu menegaskan serangan apapun terhadap peacekeepers adalah pelanggaran berat hukum humaniter internasional dan resolusi DK PBB 1701 sebagai dasar mandat UNIFIL.  

Selain itu, Indonesia meminta semua pihak untuk menjamin dihormatinya inviolability (tidak dapat dilanggarnya) wilayah PBB dalam segala waktu dan keadaan.  

Indonesia juga mendesak dilakukannya penyelidikan atas serangan tersebut dan pelakunya dimintai pertanggungjawaban.

Editor: Syamsul Azhar