KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Negara-negara sekutu Barat bersiap meningkatkan dukungan pertahanan udara bagi Ukraina dalam pertemuan Coalition of the Willing di Paris, Senin (13/7/2026). Langkah ini menjadi upaya mendesak untuk menutup kekurangan sistem pertahanan udara Ukraina di tengah meningkatnya serangan rudal balistik Rusia. Dari sisi bisnis, perang yang berkepanjangan juga mendorong peluang kerja sama industri pertahanan Eropa.
Selain mempercepat pengiriman sistem pertahanan udara, negara-negara sekutu mulai membahas pengembangan produksi senjata secara bersama, termasuk melibatkan industri pertahanan Ukraina.
Baca Juga: Rusia Gempur Kyiv Tiga Kali Sepekan, Krisis Rudal Pencegat Ukraina Kian Terlihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy dijadwalkan menghadiri pertemuan bersama sedikitnya 25 pemimpin negara. Agenda utama meliputi penguatan pertahanan udara, penyusunan jaminan keamanan bagi Ukraina, hingga pembahasan posisi bersama yang akan diajukan kepada Rusia apabila perundingan damai dimulai. Pertemuan tersebut berlangsung hanya beberapa hari setelah KTT NATO yang menegaskan komitmen jangka panjang negara-negara Barat terhadap Ukraina. Desakan memperkuat sistem pertahanan udara muncul setelah Rusia kembali melancarkan serangan rudal dan drone pada Sabtu (12/7), yang menewaskan delapan orang dan melukai puluhan lainnya. Zelenskiy pun meminta sekutu mempercepat pengiriman persenjataan ke negaranya. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan rudal balistik Rusia sengaja menyasar kawasan sipil. Menurutnya, Juni menjadi salah satu bulan paling mematikan sejak perang dimulai.
Baca Juga: Rusia Terapkan Taktik Baru Tank untuk Memecah Kebuntuan di Ukraina Sebaliknya, Rusia membantah tuduhan tersebut dan menyatakan hanya menyerang target yang memiliki nilai militer. Seorang pejabat Kepresidenan Prancis mengatakan pembahasan di Paris akan difokuskan pada penguatan kemampuan menghadapi rudal balistik. Opsi yang dibahas mencakup penambahan rudal pencegat untuk sistem Patriot buatan Amerika Serikat, percepatan penyebaran sistem pertahanan udara SAMP-T yang dikembangkan Prancis dan Italia, hingga pengembangan sistem alternatif oleh industri pertahanan Eropa bersama Ukraina. Salah satu skenario yang dipertimbangkan adalah membangun proyek bersama antarnegara Eropa untuk menciptakan sistem pertahanan udara baru yang melengkapi Patriot maupun SAMP-T, dengan Ukraina memperoleh peran signifikan dalam proses produksinya. Rencana tersebut membuka peluang kontrak baru bagi industri pertahanan Eropa, sekaligus memperkuat kapasitas produksi senjata di kawasan yang selama ini meningkat tajam akibat perang. Saat ini Ukraina dilaporkan mengalami kekurangan amunisi untuk sistem pertahanan udaranya sehingga kesulitan mencegat rudal balistik Rusia dalam beberapa pekan terakhir.
Baca Juga: Serangan Drone Ukraina Kian Gencar, Kilang Minyak Rusia Lumpuh dan Produksi Tertekan Kondisi itu membuat Kyiv terus mendesak negara-negara sekutu mengirimkan tambahan amunisi sekaligus bekerja sama mengembangkan sistem pertahanan udara buatan sendiri. Di sisi lain, Ukraina juga meningkatkan serangan drone ke wilayah Rusia dengan menyasar fasilitas minyak dan industri persenjataan. Serangan tersebut bertujuan mengurangi kemampuan ekonomi Moskow dalam membiayai perang. Selain memperkuat pertahanan Ukraina, para pemimpin negara juga akan membahas langkah menekan sumber pendapatan Rusia, termasuk memperketat pengawasan terhadap armada tanker minyak shadow fleet yang digunakan untuk menghindari sanksi internasional. Uni Eropa sendiri dijadwalkan mengesahkan paket sanksi ke-21 terhadap Rusia pada pekan depan.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan sejumlah pengumuman akan disampaikan dalam pertemuan tersebut, termasuk kemungkinan kerja sama bilateral dalam produksi persenjataan.
Baca Juga: Putin Telepon Netanyahu dan Presiden Iran, Rusia Siap Jadi Mediator di Timur Tengah Koalisi juga akan membahas pelaksanaan latihan militer bersama sebagai bagian dari persiapan pembentukan pasukan multinasional untuk mendukung keamanan Ukraina di masa depan. Latihan tersebut akan mencakup operasi darat, laut, udara, serta pelatihan personel, namun tidak akan dilaksanakan di wilayah Ukraina.
