KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam menjalankan tugasnya untuk menyerap beras sebagai beras cadangan pemerintah (CBP), Perum Bulog mengaku membutuhkan modal kerja awal.

"Kami mengusulkan CBP itu didanai pemerintah. Paling tidak Rp 20 triliun, sehingga kita tidak punya pinjaman yang ada bunganya," tutur Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Kamis (21/11).

Baca Juga: Pengamat IPB pesimistis stok akhir Bulog capai 1,3 juta ton tahun ini

Laba Bersih BTN Naik, Kredit Tumbuh Konsisten

Menurut Budi, selama ini pihaknya mengadakan CBP dengan menggunakan dana pinjaman. Sementara, pembayaran kembali pinjaman yang dilakukan Bulog bisa dilakukan setelah dilakukan penyaluran beras.

Sementara, CBP tidak bisa disalurkan oleh Bulog bila tidak terdapat penugasan oleh pemerintah. "Selama tidak ada penugasan, beras ini akan stuck sementara bunganya tidak perah berhenti. Itulah kenapa kita mengusulkan CBP itu didanai oleh pemerintah," ujar Budi.

Hingga 18 November 2019, Bulog pun masih memiliki stok beras sebanyak 2,24 juta ton. Selain itu, Budi pun meminta agar harga pembelian gabah/beras oleh pemerintah (HPP) kembali dievaluasi agar sesuai dengan harga pasar yang berlaku saat ini.

Baca Juga: Bulog targetkan serap 1,6 juta ton beras di tahun depan

Budi berpendapat HPP yang diatur dalam instruksi presiden nomor 5 tahun 2015 masih dianggap di bawah harga pasar.

Dalam Inpres 5 tahun 2015, disebutkan harga pembelian gabah kering panen di tingkat petani mulai dari Rp 3.700 per kg, harga pembelian gabah kering giling di tingkat penggilingan Rp 4.600 per kg dan harga pembelian beras di gudang Bulog Rp 7.300 per kg.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto