KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia mulai melaksanakan hilirisasi gas untuk mendongkrak penyerapan gas bumi ke dalam negeri. Salah satu proyek yang sudah mulai dilaksanakan ialah pembangunan kawasan industri pupuk di Papua Barat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menyatakan, sumber gas di Indonesia masih sangat banyak sehingga potensi ini harus di eksplor lebih jauh untuk mendukung proses transisi energi.
“Gas banyak digunakan untuk industri seperti pupuk, petrokimia. Ini yang harus dipertahankan. Kalau pupuk bicara soal ketahanan pangan, petrokimia bisa membuat pertumbuhan ekonomi lebih besar,” ujarnya ditemui di acara The 41st ASEAN Ministers on Energy Meetings (AMEM-41) di Nusa Dua Bali, Jumat (25/8). Oleh karenanya, Arifin menegaskan, hilirisasi gas akan terus didorong tidak hanya untuk industri tetapi juga di sektor kelistrikan. Arifin menyatakan, gas sangat ideal dimanfaatkan untuk sektor kelistrikan karena bisa merespon intermitensi dari pembangkit EBT misalnya saja PLTS.
Baca Juga: Menteri Energi Se-ASEAN Sepakati Pernyataan Bersama Interkoneksi Antar Negara Direktur Pembinaan Program Migas, Mustafid Gunawan menjelaskan selain memastikan pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri terpenuhi, pemerintah juga bertugas menciptakan permintaan gas domestik supaya gas yang ada bisa terserap optimal. Dia menyebut, saat ini pemerintah sudah merancang program hilirisasi gas. Pihaknya saat ini intensif melakukan koordinasi dengan kementerian lain terkait rencana ini. “Jadi rencananya industri itu kita dorong untuk dibangun di dekat sumber gas sehingga nanti lebih murah karena infrastruktur yang digunakan tidak lebih mahal jika jauh,” terangnya di sela Asean Energy Business Forum di Nusa Dua, Bali Jumat (25/8). Belum lama ini, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong hilirisasi gas dengan membangun proyek kawasan industri pupuk di Papua Barat. Proyek ini, telah masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN). Adapun pada tanggal 9 Februari 2023 telah ditunjuk pengelola dan pelaksana Kawasan Industri Pupuk Fakfak, yaitu PT Pupuk Kaltim Timur (PT PKT) dan Kaltim Industrial Estate (KIE). Sebelumnya, Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), Rahmad Pribadi memperkirakan PKT siap memasok kebutuhan urea sebanyak 5 juta ton atau sekitar 80% dari kebutuhan pupuk Indonesia pada tahun 2030.
Baca Juga: Pastikan Tepat Sasaran, Pemerintah Minta Pengguna LPG 3 Kg Daftar Diri “Proyek kawasan industri pupuk Fakfak ditargetkan untuk beroperasi secara komersil pada semester II tahun 2027,” ujarnya pada (27/2). Rahmad menegaskan, proyek ini membutuhkan dukungan dalam hal pengadaan lahan, percepatan izin, penyiapan lahan dan akses jalan, kepastian tata ruang, dan izin-izin terkait lainnya dari kementerian terkait. “Kami juga membutuhkan dukungan keamanan dari Kepolisian RI dan TNI serta Kejaksaan Agung dalam pelaksanaan proyek ini,” pungkas Rahmad. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Anna Suci Perwitasari
