JAKARTA. Serapan anggaran infrastruktur salah satunya yang teralokasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih seret. Berdasarkan data Kementerian PUPR, sampai 2 November 2016, realisasi serapan anggaran infrastruktur di kementerian tersebut baru mencapai Rp 58 triliun. Serapan anggaran itu hanya 58,9% dari total anggaran sebesar Rp 98,48 triliun yang dialokasikan untuk tahun ini. "Meski demikian, jika dibandingan dengan waktu yang sama pada tahun 2015 masih lebih bagus, karena tahun lalu periode yang sama realisasi keuangan sebesar 52,35%," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sebuah pernyataan resmi di Jakarta, Kamis (3/11). Basuki mengatakan, agar serapan tersebut bisa maksimal, pihaknya akan mendorong penyelesaian masalah pembebasan lahan sehingga pekerjaan konstruksi proyek bisa segera dikerjakan. Selain itu, pihaknya juga akan memerintahkan kontraktor/konsultan menagih pembayaran sesuai waktu yang telah ditetapkan.
Serapan anggaran infrastruktur masih seret
JAKARTA. Serapan anggaran infrastruktur salah satunya yang teralokasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih seret. Berdasarkan data Kementerian PUPR, sampai 2 November 2016, realisasi serapan anggaran infrastruktur di kementerian tersebut baru mencapai Rp 58 triliun. Serapan anggaran itu hanya 58,9% dari total anggaran sebesar Rp 98,48 triliun yang dialokasikan untuk tahun ini. "Meski demikian, jika dibandingan dengan waktu yang sama pada tahun 2015 masih lebih bagus, karena tahun lalu periode yang sama realisasi keuangan sebesar 52,35%," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sebuah pernyataan resmi di Jakarta, Kamis (3/11). Basuki mengatakan, agar serapan tersebut bisa maksimal, pihaknya akan mendorong penyelesaian masalah pembebasan lahan sehingga pekerjaan konstruksi proyek bisa segera dikerjakan. Selain itu, pihaknya juga akan memerintahkan kontraktor/konsultan menagih pembayaran sesuai waktu yang telah ditetapkan.
