KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koperasi (Kemenkop) mencatat realisasi anggaran tahun 2025 mencapai Rp 1,006 triliun atau 87,25% dari pagu efektif sebesar Rp 1,153 triliun. Meski demikian, penyerapan anggaran masih menghadapi tantangan, terutama pada penggunaan dana dekonsentrasi yang tersebar di seluruh provinsi.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menjelaskan, pagu awal Kemenkop pada 2025 ditetapkan sebesar Rp 473,31 miliar. Setelah sempat terkena efisiensi anggaran Rp 155,83 miliar, Kemenkop memperoleh tambahan anggaran Rp 744,44 miliar, sehingga total pagu meningkat menjadi Rp 1,217 triliun. Sebagian besar tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung program prioritas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

"Dengan demikian, pagu Kementerian Koperasi tahun anggaran 2025 meningkat dari pagu awal sebesar Rp 473,31 miliar menjadi Rp 1,217 triliun atau naik 157,26%," ujar Ferry dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (15/7/2026).

Ferry merinci, dari tambahan anggaran tersebut sekitar Rp 652,69 miliar atau 87,67% dialokasikan untuk dana dekonsentrasi. Dana itu digunakan untuk melatih pengurus KDKMP di seluruh Indonesia serta menyediakan tenaga pendamping koperasi.

Baca Juga: AFI Sebut Koperasi Desa Merah Putih Sulit Saingi Waralaba, Ini Alasannya

Namun, ia mengakui pelaksanaan program tersebut tidak mudah karena luasnya cakupan wilayah dan banyaknya koperasi yang harus didampingi.

"Beban pekerjaan dan sebaran KDKMP yang ada di Indonesia menjadi tantangan untuk mengeksekusi pendampingan dan pelatihan, khususnya bagi wilayah yang luas," katanya.

Dari sisi belanja, Kemenkop mencatat belanja barang meningkat menjadi Rp 1,12 triliun atau naik 184% dibandingkan sebelumnya sebagai dukungan terhadap percepatan implementasi KDKMP. Belanja modal juga naik menjadi Rp 17,32 miliar atau meningkat 70,33%, sedangkan belanja pegawai bertambah menjadi Rp 79,50 miliar atau naik 16,07%.

Selain realisasi anggaran, Ferry memaparkan sejumlah capaian program selama 2025. Kemenkop telah menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Perkoperasian sebagai bagian dari penguatan regulasi sektor koperasi.

Baca Juga: Ekonom Ingatkan Kopdes Merah Putih Jangan Hanya Kejar Target Jumlah

Di sisi penguatan sumber daya manusia, lebih dari 15.000 pendamping KDKMP, 143.000 pengurus KDKMP, dan 206.000 SDM koperasi telah mengikuti berbagai pelatihan guna meningkatkan profesionalisme dan tata kelola koperasi.

Kemenkop juga mencatat sebanyak 69 koperasi telah terlibat dalam ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG), baik sebagai pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun pemasok bahan baku pangan.

Dalam rapat tersebut, Komisi VI DPR RI meminta Kemenkop mempercepat operasionalisasi KDKMP dengan memastikan koperasi yang telah terbentuk memiliki kegiatan usaha, sumber pendapatan yang jelas, akses pembiayaan, serta pendampingan yang memadai agar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. 

Komisi VI juga meminta Kemenkop meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, khususnya dana dekonsentrasi, dan memperkuat sistem pengawasan terhadap pelaksanaan program.

Baca Juga: Kopdes Merah Putih Dibidik Dongkrak PAD Desa, Ribuan Unit Beroperasi Sudah Beroperasi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News