KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Serapan belanja APBN pada awal tahun 2026 diperkirakan kembali melambat seperti periode sebelumnya.

Kebiasaan pola belanja seperti ini memang sudah menahun. Bahkan, Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana menilai, serapan belanja yang kerap melambat pada awal tahun juga sulit diselesaikan pemerintah. Faktor utamanya adalah ketersediaan cash flow atau arus kas pada awal tahun.

Sebagai gambaran, penerimaan pajak pada 2025 tidak hanya tak mencapai target atau hanya Rp1.917,6 triliun, bahkan tumbuh negatif atau lebih rendah dari periode sebelumnya mencapai Rp1.931,6 triliun pada 2024.

Konsisten Berdayakan Desa, BNI Raih Penghargaan Hari Desa Nasional 2026

“Jadi banyak transfer kas yang belum bisa dipastikan sampai ke instansi atau daerah terkait,” tutur Andri kepada Kontan, Minggu (1/2/2026).

Baca Juga: Tekanan Likuiditas Mengintai APBN 2026 di Tengah Lonjakan Belanja Pemerintah

Kondisi ini, menurutnya, juga terlihat dari langkah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang menarik kembali deposito Rp 75 triliun dari perbankan serta penarikan utang baru yang sangat agresif di awal tahun, bahkan sampai menerbitkan private placement, yang menunjukkan pemerintah rela berutang di atas harga pasar SBN demi memperoleh kas secara cepat.

Meski demikian, Andri menyampaikan, pada kuartal I 2026 terdapat siklus Imlek dan Lebaran, sehingga pemerintah semestinya memprioritaskan ketersediaan barang dan kestabilan harga di pasar.

Baca Juga: Ekonom Perkirakan Kebutuhan Belanja Pemerintah Kuartal I-2026 Capai Rp 700 Triliun

Pemerintah juga dinilai perlu memastikan pertumbuhan jumlah pekerjaan formal meningkat pesat, karena pekerja formal inilah yang mampu memberikan THR, yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama pertumbuhan ekonomi.

Ia menambahkan, pada kuartal sebelumnya komponen konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebagai yang terendah, yang menandakan daya beli masyarakat masih mengalami pelemahan.

“Dalam kuartal ini, pemerintah harus bisa meningkatkan daya beli masyarakat secara fundamental. Itu saja saya rasa sudah normatif namun tampaknya semakin sulit dilakukan pemerintah,” tandasnya.

Baca Juga: Aturan Turunan APBN 2026 Belum Lengkap, Belanja Negara Berisiko Tertahan Awal Tahun

Selanjutnya: Inflasi Kuartal I-2026 Diproyeksi Naik Imbas Diskon Listrik dan Lonjakan Harga Emas

Menarik Dibaca: Hasil Thailand Masters 2026, Indonesia Borong 4 Gelar Juara

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News