KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga akhir September baru mencapai Rp 603,57 triliun. Angka ini kontraksi 2,11% dibandingkan periode yang sama tahun lalu tercatat Rp 616,59 triliun. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, angka tersebut hanya setara 49,56% dari pagu belanja daerah sebesar Rp 1.217,74 triliun.  Realisasi belanja APBD yang masih rendah disebabkan oleh penurunan per jenis belanja seperti sisi belanja modal, belanja lainnya dan belanja pegawai. 

Untuk belanja pegawai realisasinya Rp 258,53 triliun, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp 265,87 triliun. Sementara belanja modal tercatat realisasi Rp 50,57 triliun juga lebih rendah, selanjutnya belanja lainnya.

“Kontraksi dan terlihat penurunan sangat besar dari sisi belanja lain dan belanja modal untuk belanja pegawai juga terjadi penurunan sedikit dan tidak sangat besar, belanja lain justru alami kenaikan," kata Sri Mulyani saat Konferensi Pers APBN, Senin (25/10). 

Baca Juga: Makin optimistis, Sri Mulyani prediksi ekonomi Indonesia kuartal III tumbuh 4,3%

Dari sisi belanja daerah per fungsi terjadi kenaikan, yakni pada belanja pendidikan naik 1,4% year on year (yoy) setara Rp 183,96 triliun, atau baru 15,1% terhadap APBD. Serapan terbesar terjadi pada belanja pegawai untuk gaji guru dan tenaga pendidik. 

Kemudian belanja kesehatan justru turun 3,7% yoy atau Rp 95,36 triliun. Realisasi ini baru 7,8% terhadap APBD. Menkeu meminta pemda untuk mempercepat penggunaan anggaran untuk penanganan covid-19, dukungan vaksin dan insentif nakes. 

“Belanja bidang kesehatan alami penurunan yang berasal dari APBD. Ini sangat kontras dengan belanja pemerintah bidang kesehatan yang justru melonjak sangat tinggi tingkat pusat," terang Menkeu.

Selanjutnya untuk serapan belanja perlindungan sosial tercatat juga turun 27,4% yoy dengan realisasi Rp 6,67 triliun atau baru 0,5% terhadap APBD. Menkeu meminta pemerintah untuk mendorong penyerapan bantuan sosial untuk membantu masyarakat terdampak pandemi. 

Baca Juga: Sri Mulyani: Pendapatan negara sampai September 2021 sudah mencapai 77,7% dari target

Di sisi lain, Sri Mulyani menerangkan realisasi pendapatan pemda lebih besar mencapai 61,2% lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja APBD sebesar 49,6%.

Rata-rata terdapat selisih antara total pendapatan dengan total belanja sebesar 11,25%, dengan selisih tertinggi terjadi di wilayah Yogyakarta sebesar 20,39%. Kemudian, terendah berada di wilayah Sulawesi Tenggara mencapai minus 0,62%. 

“Untuk perbandingan pendapatan dan belanja di berbagai Provinsi untuk beberapa daerah yang sudah dapatkan transfer dari pemerintah pusat,  namun belum belanja dan terbesar DIY, sedangkan Sulawesi Tenggara paling kecil bukan karena belanja lebih baik, namun transfer lebih rendah sebab belum penuhi beberapa syarat," ujarnya.

Selanjutnya: Sri Mulyani sebut KTT G20 di Roma kali ini sangat penting, kenapa?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli