KONTAN.CO.ID - SURABAYA. Serapan gas di wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara (Jabanusa) masih di bawah target. Kepala Perwakilan SKK Migas Jawa-Bali-Nusa Tenggara (Jabanusa), Nurwahidi mengungkapkan, rerata realisasi serapan gas di wilayah tersebut hanya mencapai 559 juta standar kaki kubik per hari alias million standard cubic feet per day (MMSCFD) hingga 30 April 2023.

Realisasi tersebut berada di bawah target work program and budget (WP&B) 2023, yaitu sebesar 744 MMSCFD. Padahal, menurut hitungan SKK Migas, potensi kemampuan serapan atau salur gas di Jabanusa mencapai sekitar 756 MMSCFD.

Kondisi serapan gas yang berada di bawah target ini berbanding terbalik dengan realisasi kinerja produksi minyak. Menurut catatan Nurwahidi, rata-rata realisasi produksi minyak di Jabanusa hingga 30 April mencapai 198.000 barel minyak per hari alias barrel oil per day (bopd).

“Ini lebih tinggi dari target produksi minyak di WP&B, yaitu sekitar 172 ribu barel per hari atau bisa dikatakan 15% di atas target,” ujar Nurwahidi dalam acara Pra-Forum Kapasitas Nasional (Kapnas) Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2023 di Area Perwakilan Operasi Hulu Migas Indonesia-Jabanusa, pada Senin (22/5).

Baca Juga: SKK Migas Sebut Proyek JTB Segera Beroperasi Penuh pada Kuartal Kedua

Penyaluran gas memang masih belum luput dari permasalahan. Di Jawa Tengah, beberapa isu seperti persoalan harga dan juga jaringan masih membayangi penyediaan gas di kawasan industri.  Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen mengatakan, harga gas di kawasan industri masih tinggi, yaitu berkisar US$ 9 - US$ 17 per mmbtu.

Persoalan lainnya, jaringan gas belum semuanya terbangun sampai ke lokasi Kawasan Industri. Selain itu, ada pula tantangan di level regulasi.

“Permen ESDM No. 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dan Permenperin No. 18 Tahun 2020 belum mengatur tata cara untuk para investor baru untuk memperoleh harga gas 6 US$ per mmbtu,” imbuhnya.

Tidak hanya di Jateng, serapan gas yang belum optimal juga terjadi di Jawa Timur (Jatim). Hal ini sempat disinggung oleh Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA), Yuzaini Bin Md Yusof di acara yang sama.

Ia berujar, serapan gas yang belum optimal, khususnya di Jawa Timur, terjadi lantaran kondisi pasokan gas yang berlebih alias oversupply.sebesar 25% sejak akhir tahun lalu seiring semakin banyaknya lapangan anyar yang baru berproduksi.

“Dengan terganggunya serapan gas di Jatim ini, hal ini tentunya akan berakibat pada penurunan produksi gas nasional dan juga bagi hasil daerah yang kurang maksimal,” katanya di acara yang sama (22/5).

Untuk itu,  IPA sebagai mitra kerja pemerintah, kaya Yuzaini, mengharapkan dukungan dari SKK Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan juga pemerintah daerah (pemda) dalam optimasi serapan gas.

“Selain itu juga kira berharap dukungan dari sisi regulasi, alokasi, dan penentuan harga gas yang dapat menguntungkan semua pihak. Hal ini  sangat penting agar menghasilkan efek berganda atau multiplier effect yang secara langsung dapat menopang ekonomi daerah dan nasional,” tambahnya lagi.

Menurut Nurwahidi, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan bersama-sama untuk mengoptimalkan serapan gas, salah satunya yaitu melakukan konversi penggunaan bahan bakar minyak menjadi gas di sektor industri dan transportasi.

Cara lainnya, pengoptimalan serapan gas juga dapat dilakukan dengan cara meningkatkan penggunaan gas untuk rumah tangga, perhotelan, restoran, dan prasarana lainnya.

“Untuk hal tersebut maka kami di perwakilan Jabanusa sedang melakukan kajian mapping kebutuhan energi untuk buyer gas tersebut serta bagaimana membangun sarana infrastruktur sebagai alat transportasi gas, seperti pipa transmisi tambahan, CNG, LNG, dan lain sebagainya,” tutur Nurwahidi.

Sementara itu, Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto berpandangan bahwa persoalan harga bisa dicarikan jalan keluarnya.

“Kita bisa cari solusi. Yang pertama kan ada  permen mengenai harga gas. Yang kedua, nanti keekonomian proyek itu kan bisa ditutup dengan kita diskusi mengenai split untuk bisa mensupply harga gas yang affordable yang bisa dibeli oleh industri,” ujarnya saat ditemui di sela-sela acara.

“Memang tentu saja diskusi kita sama IPA terus kita lanjutkan agar IPA betul-betul yakin sure bahwa keekonomian itu benar-benar dijamin oleh pemerintah,” imbuhnya lagi.

Baca Juga: SKK Migas: Proyek JTB Segera Beroperasi 100% pada Kuartal II 2023

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat