JAKARTA. Tingkat penyerapan anggaran belanja modal pemerintah hingga kuartal III-2011 masih sangat rendah. Data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara menyebutkan, realisasi penyerapan belanja modal hingga 30 September 2011 baru sebesar Rp 43,4 triliun. Jumlah tersebut baru 31% dari jatah anggaran belanja modal yang sebesar Rp 140,9 triliun.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Agus Suprijanto mengatakan, belanja modal pemerintah hingga September terdiri dari berbagai komponen. Di antaranya belanja modal tanah sebesar 22,1%, belanja modal gedung atau bangunan sebesar 24,9%, serta belanja modal peralatan dan mesin sebesar 30,3%. "Yang besar adalah belanja modal jalan dan jembatan yang mencapai 44% dan belanja modal irigasi 48,5%," ungkapnya.

Agus bilang, realisasi belanja subsidi juga kencang. Hingga 30 September 2011, realisasi belanja subsidi sudah sebesar Rp 140,4 triliun atau 59,2% dari pagu Rp 187,62 triliun. Dari jumlah itu, realisasi subsidi energi mencapai Rp 124,5 triliun dan subsidi non-energi Rp 15,9 triliun.

Miliki Keamanan Informasi Standar Internasional, Tugu Insurance Raih ISO 27001-2022

Adapun total realisasi belanja negara hingga sembilan bulan pertama tahun ini sudah sebesar Rp 773,6 triliun atau 58,7% dari pagu belanja dalam APBN Perubahan 2011 yang sebesar Rp 1.320,7 triliun. Jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 648,8 triliun (57,6%), maka realisasi belanja pemerintah tahun ini lebih besar.

Sedangkan untuk pendapatan negara, Agus bilang, saat ini realisasinya sudah sebesar Rp 820,3 triliun atau 70,1% dari target Rp 1.169,9 triliun. Realisasi ini lebih besar ketimbang periode sama tahun lalu yang sebesar 69,4% dari target.

Agus merinci, realisasi penerimaan negara ini berasal dari penerimaan perpajakan per 30 September 2011 sebesar Rp 611,2 triliun (69,6%) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 207,4 triliun (72,4%).

Ekonom Bank Mandiri, Destri Damayanti, menilai, rendahnya tingkat penyerapan belanja modal itu menunjukkan kalau kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat kecil.

Menurutnya, selama ini pemerintah terlalu muluk-muluk dalam menetapkan belanja modal. Tahun depan, misalnya, belanja modal ditargetkan naik 18% menjadi Rp 168 triliun. "Saya tak yakin bisa terserap semua," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News