KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengajukan gugatan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja).

Selain KSPI, Partai Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ikut menjadi pemohon. Serta dua orang buruh sebagai pemohon perorangan.

Dalam permohonan setebal lebih dari 300 halaman itu, Partai Buruh dan KSPI meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan sejumlah norma dalam UU Cipta Kerja yang merugikan kaum buruh.

Baca Juga: Sembilan Tahun Berkuasa, Masih Banyak PR Jokowi yang Belum Tuntas

"Pasal yang diminta dibatalkan oleh para pemohon meliputi pengaturan tentang upah, pesangon, PHK, pekerja kontrak, outsourcing, cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, penghapusan sanksi pidana, dan norma lain yang mengatur hukum perburuhan," jelas Ketua Tim Kuasa Hukum Pemohon Said Salahudin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/12).

Menurut Said, pihaknya optimistis Permohonan Partai Buruh dan KSPI kali ini akan dikabulkan oleh MK. 

Alasannya, selain didukung dengan  dalil dan argumentasi yang kuat, norma yang diuji sudah pernah diberikan penilaian oleh para Hakim Konstitusi pada putusan sebelumnya yang pernah menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

"Dulu, sebagian hakim sudah secara tegas menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional," kata Said.

Baca Juga: Surpres RUU Perkoperasian Sampai di DPR, Ditargetkan Oktober Mulai Dibahas

Sedangkan, sebagian yang lain, seperti Hakim Anwar Usman dan Hakim Arief Hidayat, misalnya, mengatakan aturan perburuhan tidak boleh diatur dalam UU yang dibentuk dengan metode omnibus law. 

"Bahkan tegas dikatakan norma yang mengatur perburuhan layak dibatalkan," ucap Said.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli