Serikat Guru Tolak Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS, Begini Alasannya

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, ikut meninjau simulasi makan siang gratis bersama Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, Kamis (29/2). Setelah peninjauan, ia mengusulkan agar pendanaan program tersebut dengan menggunakan bantuan operasional sekolah (BOS) spesifik atau afirmatif.

Melalui skema tersebut dia mengklaim pemantauan anggaran akan jelas dan tertib dan bisa langsung dicairkan ke rekening sekolah terkait. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai, menggunakan skema dana BOS afirmasi bagi pembiayaan program makan siang gratis setiap hari di sekolah adalah wujud ketidakberpihakan pada layanan pendidikan yang adil dan berkualitas. Pernyataan tersebut juga menunjukkan kegagalan memahami tujuan kebijakan dana BOS dan BOS afirmasi.

BOS bertujuan mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar. Tapi juga dimungkinkan mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, tidak ada peraturan yang mengizinkan dana BOS untuk makan siang gratis setiap hari untuk seluruh peserta didik.

Dana BOS adalah pogram pemerintah Indonesia yang memberikan bantuan keuangan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta. Dana BOS digunakan untuk biaya operasional seperti gaji guru dan karyawan, kebutuhan belajar mengajar seperti buku, kertas, alat tulis kantor, dan keperluan lain seperti biaya Listrik, air dan perawatan gedung sekolah.

Sedangkan dana BOS afirmatif atau afirmasi adalah program pemerintah pusat bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal. Dana BOS ini bertujuan untuk membantu peningkatan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

FSGI membeberkan alasan penolakan. Pertama, tidak semua sekolah di Indonesia mendapatkan BOS firmasi. Skema tersebut selama ini hanya diberikan pada sekolah-sekolah tertentu. Misalnya sekolah yang berada di wilayah tertinggal. Meski tidak berada di daerah tertinggal, ada sejumlah sekolah yang mendapatkan BOS afirmasi, tapi hanya sedikit.

Besaran jumlah BOS afirmasi biasanya hanya puluhan juta rupiah, jarang yang mencapai ratusan juta. "Apakah anggaran sebesar itu cukup membiayai makan siang gratis selama satu tahun? Lalu, bagaimana dengan sekolah yang tidak mendapatkan BOS Afirmasi, akan menggunakan anggaran dari mana untuk makan siang gratis di sekolahnya?," tulis FSGI, dalam keterangan resminya, Senin (4/3).

Kedua, dana BOS Reguler masih minim. Jika dana BOS besar, maka layanan pendidikan dapat berjalan baik. Namun jika Dana BOS digunakan untuk makan siang gratis, dapat dipastikan jumlah yang diterima sekolah saat ini pastilah tidak cukup. Bahkan sekolah bisa tidak dapat membeli ATK, membayar Listrik, air, guru honor, dll karena habis buat makan siang gratis. Saat ini Dana BOS untuk setiap jenjang pendidikan rata-rata antara Rp 700.000 per anak per tahun hingga Rp 1,6 juta per anak per tahun. Ada untuk jenjang SLB, Rp 3,5 juta per anak per tahun

Total dana BOS saat ini hanya Rp 59,08 triliun per tahun. Sementara anggaran makan siang gratis mencapai Rp 450 triliun per tahun. Jadi tidak mungkin Dana BOS yang saat ini untuk membiaya maksi gratis Itu berarti menghentikan layanan Pendidikan.

Ketiga, makan siang gratis berpotensi mubazir ketika anak menolak karena beragam alasan. Dari hasil kajian Pisa (Desember 2023), Indonesia tidak termasuk negara yang anak-anaknya mengalami kekurangan makan. Selain itu, orang tua yang lebih paham makanan kesukaan anaknya dan dapat memasak sendiri sehingga lebih bersih, bergizi dan sehat.

Program makan siang gratis dengan dengan menu yang disamaratakan, pasti sangat sulit diterima anak dengan beragam alasan. Seperti tidak suka, alergi makanan tertentu dan sebagainya. Bisa-bisa tidak dimakan oleh anak, kemungkinan dibuang dan mubazirlah uang negara. Keempat, jika anggaran makan siang gratis menggunakan dana BOS, pembiayaan pendidikan akan tergerus, Pendidikan berkualitas tidak akan tercapai.

"FSGI mendorong pemerintahan yang baru nanti melakukan kajian akademik untuk memetakan sekolah mana di suatu daerah yang memang peserta didiknya membutuhkan program makan siang gratis. Misalnya, di daerah tertinggal," imbuh FSGI. Namun dengan catatan, anggarannya tidak menggunakan dana BOS.

FSGI mendorong pemerintahan baru melaksanakan amanat \konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, FSGI mendorong pemerintah sungguh-sungguh membangun pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

Jangan sampai negara justru terkesan hendak menggunakan teori Shang Yang. Yakni tujuan utama dari negara adalah satu pemerintahan yang berkuasa penuh terhadap rakyat dengan jalan melemahkan dan membodohkan rakyat.

Menurut Lord Shang, pada setiap negara selalu terdapat dua subjek yang saling berhadapan dan saling bertentangan, yaitu pemerintah dan rakyat. Artinya kalau rakyat yang kuat, kaya dan pintar, maka negara akan lemah, Sebaliknya bila rakyat lemah, bodoh dan miskin, negara akan kuat.

FSGI mendorong pemerintahan yang baru untuk membuka pemahaman mendalam terkait dana BOS. Dalam perspektif tersebut maka pemerintah yang baru dapat mengikuti sistem atau mekanisme penyaluran dana BOS yang saat ini cukup baik. Prinsipnya adalah tidak mengganggu jenis dan besaran dana BOS yang sudah ada, tapi dapat menambah jenis bantuan baru semisal dana spesifik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News