JAKARTA. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, saat ini, pihaknya sedang mengevaluasi sistem pemilihan langsung di daerah seperti di kabupaten/kota dan provinsi. Pembahasan terkait evaluasi pemilu di daerah ini sedang dibahas pemerintah dengan DPR. Evaluasi tersebut dilakukan karena sering terjadinya kerusuhan pilkada di daerah yang menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit."Kita harus mengambil hikmah dari peristiwa ini. Kalau saya hitung sudah ada lebih 50 orang yang meninggal (akibat pilkada) sejak tahun 2005. Karena itu sedang kita evaluasi dan kemungkinan akan ada perubahan, sekarang masih di DPR," ujar Gamawan di Kantor Presiden, Senin (1/4).Dia juga menjelaskan, saat ini ada pemikiran supaya pelayanan masyarakat ada di kabupaten, perizinannya ada di provinsi, kemudian pemilihan langsung di provinsi. Sementara pemilu di perwakilan kota/kabupaten lewat perwakilan di DPRD saja. "Ini konsep baru yang sedang dibahas," tegas Gamawan.Gamawan bilang, jika semua pemilu di daerah berpotensi menimbulkan konflik, maka pemilihan langsung dianggap masih belum tepat karena masyarakat masih belum dewasa. Kerusuhan yang kerap terjadi pada pemilu di daerah, lanjut Gamawan, harus bisa diambil hikmahnya dari segi pendidikan politik. Dalam hal ini, partai politik dan tim sukses harus bertanggungjawab terhadap kader-kadernya.
Sering rusuh, Medagri evaluasi pemilu di daerah
JAKARTA. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, saat ini, pihaknya sedang mengevaluasi sistem pemilihan langsung di daerah seperti di kabupaten/kota dan provinsi. Pembahasan terkait evaluasi pemilu di daerah ini sedang dibahas pemerintah dengan DPR. Evaluasi tersebut dilakukan karena sering terjadinya kerusuhan pilkada di daerah yang menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit."Kita harus mengambil hikmah dari peristiwa ini. Kalau saya hitung sudah ada lebih 50 orang yang meninggal (akibat pilkada) sejak tahun 2005. Karena itu sedang kita evaluasi dan kemungkinan akan ada perubahan, sekarang masih di DPR," ujar Gamawan di Kantor Presiden, Senin (1/4).Dia juga menjelaskan, saat ini ada pemikiran supaya pelayanan masyarakat ada di kabupaten, perizinannya ada di provinsi, kemudian pemilihan langsung di provinsi. Sementara pemilu di perwakilan kota/kabupaten lewat perwakilan di DPRD saja. "Ini konsep baru yang sedang dibahas," tegas Gamawan.Gamawan bilang, jika semua pemilu di daerah berpotensi menimbulkan konflik, maka pemilihan langsung dianggap masih belum tepat karena masyarakat masih belum dewasa. Kerusuhan yang kerap terjadi pada pemilu di daerah, lanjut Gamawan, harus bisa diambil hikmahnya dari segi pendidikan politik. Dalam hal ini, partai politik dan tim sukses harus bertanggungjawab terhadap kader-kadernya.
