JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang bergiat untuk melakukan pencegahan korupsi. Bila beberapa waktu lalu ketua KPK Antasari Ashar melawat ke sekolah-sekolah untuk menyosialisasikan gerakan antikorupsi, kini lembaga superbodi tersebut menyasar para tokoh agama. Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar mengakui bahwa KPK tidak bisa bekerja sendirian dalam memberantas korupsi di negeri ini. Apalagi korupsi terjadi dari Sabang sampai Merauke. Tak salah jika KPK bermitra dengan para tokoh agama tersebut.  "Para tokoh agama ini adalah panutan. Sehingga ketika mereka berceramah atau berdakwah, banyak yang akan mendengarkan nasihatnya. Kita harapkan dengan ini, pesan antikorupsi sampai di tingkat paling bawah sekalipun," ujar Haryono.Rencananya, KPK bakal mengundang 40 tokoh agama tanggal 02 Desember mendatang. Para tokoh tersebut antara lain tergabung dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI),  Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan beberapa kelompok keagamaan lainnya.Dalam kesempatan tersebut, KPK ingin bertukar pikiran dan ide bagaimana caranya mencegah korupsi dari sisi moral. "Kita ingin menanamkan pesan, masalah korupsi bukan hanya masalah hukum tetapi juga masalah dosa. Karena korupsi terjadi karena ada niat dan kesempatan. Niat itulah yang kita cegah dari sisi agama," lanjut Haryono.Selain menggandeng para tokoh agama, KPK juga bakal menggandeng Gubernur se Indonesia dalam pencegahan korupsi di daerah-daerah. Pertemuan gubernur se Indoensia dengan KPk tersebut juga dalam rangka memperingati hari Antikorupsi Sedunia tanggal 09 Desember mendatang.Pasalnya, semenjak KPK berdiri, laporan gratifikasi dari daerah timur Indoensia masih nihil. Terang saja hal tersebut mengundang kecurigaan KPK."Namun kita belum tahu format acaranya apa. apakah akan kita undang ke KPK atau ada tim kita yang ke sana," tandas Haryono ketika dihubungi melalui ponselnya, Minggu (30/11). .Menurut Haryono, sosialisasi antikorupsi ke daerah-daerah sangat penting. Lantaran, selama ini korupsi di tingkat pemerintahan daerah terjadi akibat pelayanan publik yang buruk.  "Kedepan, kita akan tinjau bagaimana pelaksanaan pemerintahan di daerah-daerah dengan mengaktifkan para pengawas keuangan daerah," tegas Haryono.Selain menyorot persoalan pelayanan publik, KPK juga bakal mengawasi penggunaan anggaran daerah. "Kalau dana anggaran daerah hanya ditaruh di bank, itu sama halnya pemerintah daerah tidak melakukan pelayanan publik. Dalam hal ini, kita akan bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan," kata Haryono.Menurut Haryono, dari laporan keuangan daerah tahun 2007 lalu, hanya ada segelintir laporan keuangan daerah yang benar-benar bersih dan mendapat penilaian wajar tanpa opini dari BPK. Antara lain untuk daerah Denpasar, Sragen, Cimahi, dan Gorontalo."Melalui pencegahan-pencegahan korupsi yang terus dilakukan, KPK berharap peringkat antikorupsi Indoensia makin membaik. Tahun lalu kita di posisi 143 dari 180 negara. Tahun ini di peringkat 126. Semoga saja tahun depan bisa lebih baik," pungkas Haryono.