KONTAN.CO.ID - NEW DELHI. Sejumlah Pengusaha India menyerukan boikot terhadap produk-produk buatan China. Hal ini mendorong potensi meletupnya perang dagang negara tersebut dengan Tiongkok.

Di tengah suasana pemilu, Perdana Menteri India Narendra Modi ikut memanas-manasi isu tersebut dengan melemparkan bola panas kepada publik. “Sejauh hal tersebut menyangkut sentimen publik terhadap barang-barang Tiongkok, maka kita harus menyerahkannya pada kebijaksanaan sooj-bhooj mereka,” kata Modi seperti dikutip South China Morning Post.

Komentar Modi ini dinilai politis di tengah suasana pemilu mengingat kuatnya asosiasi pengusaha perdagangan India (CAIT) yang memiliki 70 orang anggota.

Peletup aksi boikot ini sendiri didasarkan pada keputusan Beijing untuk memveto Dewan Keamanan PBB dari upaya untuk menyatakan Masood Azhar, ketua kelompok ekstremis Jaish-e-Mohammed yang bertanggung jawab atas serangan teror Pulwama yang menewaskan 41 pasukan keamanan India, sebagai teroris global. 

Meski begitu, telah lama diakui pula bahwa produk buatan China telah merugikan industri kecil di India.

Meskipun sebagian besar analis memperingatkan bahwa boikot tidak akan berhasil dan justru akan lebih banyak merugikan India, asosiasi pedagang CAIT telah memanfaatkan komentar Modi untuk menggalang dukungan publik.

CAIT mengklaim eksportir Cina menikmati praktik perdagangan yang tidak adil, mengurangi kualitas produk, dan membayar pajak yang lebih kecil. Hal ini menyebabkan persaingan yang tak seimbang dengan produk buatan dalam negeri.

Asosiasi juga telah mendesak pemerintahan Modi untuk mengenakan bea masuk yang besar yakni dari 300% hingga 500% pada produk-produk China sambil menuntut penerapan hukuman yang berat untuk setiap pelanggaran ketentuan tersebut.

Praveen Khandelwal, sekretaris jendral CAIT, mengatakan perbedaan harga antara produk-produk buatan China dan India adalah antara 30% hingga 40% untuk berbagai barang seperti mainan, jam tangan, elektronik, bahan festival dan alat-alat perangkat keras.

“Perusahaan-perusahaan China beroperasi dengan desain yang menyeramkan. Kami telah meminta pemerintah untuk memutuskan hubungan antara importir dan pejabat China di berbagai pelabuhan, yang membantu perusahaan asing melanggar peraturan," ungkapnya.

Editor: Tendi Mahadi