KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Server Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengalami serangan siber Ransomware sejak Kamis (20/06/2024), yang menyebabkan gangguan pada layanan publik di berbagai instansi selama empat hari. 

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin merespons dengan meminta agar investigasi terus dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

“Prioritas kita saat ini adalah memulihkan dan menormalkan situasi. Alhamdulillah, saat ini situasinya sudah kembali normal. Penyebab insiden ini sedang diselidiki oleh Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta pihak keamanan lainnya,” ungkap Wapres, pada Senin (24/06/2024).

Untuk mencegah terulangnya kejadian ini, lanjut Wapres, pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah antisipasi untuk melindungi data penting negara dan masyarakat serta semua layanan publik yang terhubung.

Baca Juga: Pemerintah Tak Akan Bayar Permintaan Tebusan US$ 8 Juta Peretas PDN

“Serangan seperti ini memang bisa terjadi kapan saja. Oleh karena itu, kami akan memperkuat upaya perlindungan terhadap kerahasiaan data negara, masyarakat, dan kelancaran pelayanan publik,” tegasnya.

Salah satu langkah yang akan diambil pemerintah adalah menerapkan kebijakan satu data nasional guna memastikan semua data penting negara dan masyarakat tidak tercecer.

“Insiden ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Oleh karena itu, kita perlu melakukan antisipasi agar hal serupa tidak terulang di masa depan,” tegas Wapres.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi telah menjelaskan bahwa serangan siber terhadap server PDN ini menggunakan ransomware baru yang dikenal sebagai Lockbit 3.0. Menkominfo juga mengkonfirmasi adanya permintaan uang tebusan dari para peretas server PDN.

“Tim kami melaporkan bahwa ada permintaan uang tebusan sebesar 8 juta dolar,” ungkap Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (24/06/2024).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .