Setahun Beroperasi, OSS Menerbitkan Ratusan Ribu Izin Usaha



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik alias Online Single Submission (OSS) sudah setahun beroperasi. Pemerintah mengklaim layanan OSS itu sudah efektif dalam membantu pebisnis mengurus perizinan usaha.

Sejak kali pertama beroperasi 9 Juli 2018 lalu, OSS telah menerbitkan 540.000 Nomor Induk Bisnis (NIB), dan lebih dari 495.000 izin usaha. Selain itu ada 395.000 izin operasional atau komersial.

Layanan OSS juga disebut menarik simpati investor asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Contoh yang disodorkan pemerintah adalah Hyundai yang membuka pabriknya di Indonesia dengan nilai investasi Rp 12,8 triliun. Selain itu, Sharp merelokasi dua pabrik mesin cucinya dari Thailand ke Indonesia. Ada juga LG yang merelokasi pabriknya dari Vietnam ke Indonesia.

Baca Juga: Perusahaan oli asal Korea Selatan ekspansi ke Indonesia

Di sisi lain, kinerja realisasi investasi memang mengalami perbaikan. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi investasi sepanjang semester I-2019 sebesar Rp 395,6 triliun, tumbuh 9,4% secara tahunan atau year on year (yoy). Pertumbuhan itu lebih tinggi dibanding realisasi semester I-2018 yang sebesar 7,4% yoy.

Meskipun demikian, pemerintah terus berupaya meningkatkan layanan OSS tersebut. Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong belum lama ini menyebut bahwa pihaknya bakal meluncurkan OSS versi terbaru, yakni versi 1.1.

Dengan versi yang baru, diharapkan dapat menjawab beberapa kerumitan yang dihadapi investor saat mengakses sistem OSS. Tak hanya itu, akan ada beberapa fitur baru pada OSS versi 1.1. Diantaranya, proses izin usaha merger, izin lokasi perairan atau izin lokasi di laut, kantor cabang, serta pencabutan berdasarkan likuidasi dan nonlikuidasi.

"OSS versi 1.1 juga memberikan fitur khusus untuk membantu penerbitan izin usaha mikro dan kecil perorangan. Pelaku usaha juga dapat menentukan mana kegiatan utama dan mana kegiatan penunjangnya," tambah Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM, Husen Maulan.

Baca Juga: Pemerintah terus update OSS untuk perkecil kemungkinan kecurangan dan error

Sementara Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Raden Edi Prio Pambudi mengatakan, peningkatan layanan OSS akan dilakukan dengan meningkatkan lisensi bisnis agar sesuai dengan norma, standard dan prosedur, dan kriteria (NSPK).

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat Usman mengatakan, secara teknikal, pengusaha masih terkendala gangguan server OSS. Selain itu, pengusaha yang mengajukan izin melalui OSS harus memiliki sertifikat kelayakan bangunan.

"Ketika masih off line tidak ada, hanya perlu IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Sementara untuk mendapatkan sertifikat itu, butuh biaya lagi," katanya, kemarin.



Editor: Thomas Hadiwinata
Dukungan dari Anda akan menambah semangat kami dalam menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat seperti ini.

Jika berkenan, silakan manfaatkan fasilitas donasi berikut ini.