KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tepat satu tahun menjabat Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim telah membalikkan arah perekonomian Indonesia dari tren perlambatan menuju pertumbuhan 6%. 

Namun, di tengah klaim tersebut, pemerintah masih menghadapi pekerjaan rumah besar di sisi fiskal, mulai dari kenaikan utang hingga lemahnya penerimaan pajak.

Purbaya mengatakan, membalikkan tren perekonomian bukan pekerjaan mudah. Pemerintah harus memastikan kebijakan yang ditempuh mampu mendorong aktivitas ekonomi tanpa menambah beban besar bagi negara.

Salah satu kebijakan yang dibanggakannya adalah pemindahan dana dari bank sentral ke sistem perbankan untuk meningkatkan likuiditas perekonomian. 

Baca Juga: Menkeu Purbaya: Pertumbuhan Ekonomi 8% Sudah Mulai Kelihatan

Menurut Purbaya, langkah tersebut dapat mendorong perputaran uang tanpa menimbulkan tambahan biaya bagi pemerintah karena tingkat imbal hasil yang diterima tetap sama.

"Yang kami terapkan bukan pengetahuan abal-abal, memang sesuatu yang dihitung di atas kertas, reaksinya seperti apa ke perekonomian," kata Purbaya, Selasa (8/9/2026).

Meski mengklaim arah ekonomi telah berbalik, Purbaya mengakui masih terdapat sejumlah hambatan. Karena itu, pemerintah terus berupaya menggerakkan seluruh mesin perekonomian agar target pertumbuhan yang dicanangkan dapat tercapai.

Di sisi lain, kinerja Purbaya selama setahun terakhir belum memuaskan. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti peningkatan utang pemerintah yang dinilai semakin agresif.

Per akhir Juni 2026, posisi utang pemerintah tercatat Rp 10.293,69 triliun. Menurut Bhima, persoalan tidak hanya terletak pada besarnya utang, tetapi juga kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban bunga utang yang tercermin dari penerimaan pajak yang terus melemah.

Baca Juga: Satu Tahun Jadi Menkeu, Purbaya : Pekerjaannya Makin Berat!

Bhima juga menilai pengendalian anggaran pemerintah masih menjadi persoalan. Ia menyoroti potensi kebocoran anggaran dalam sejumlah program pemerintah yang menyerap dana besar, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).

Persoalan lain datang dari sisi penerimaan negara. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty mengatakan peningkatan tax ratio masih menjadi pekerjaan rumah penting bagi pemerintah.

"Di tengah daya beli masyarakat yang menurun, bagaimana menaikkan tax ratio tanpa mengganggu daya beli itu yang sulit," ujar Telisa.

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan adanya risiko dari perubahan pandangan lembaga pemeringkat serta kenaikan imbal hasil surat berharga negara (SBN).

Menurut Yusuf, kondisi tersebut menunjukkan pasar masih mencermati risiko fiskal Indonesia. Karena itu, transparansi data dan konsistensi komunikasi pemerintah menjadi penting untuk menjaga kepercayaan pasar.

Baca Juga: Setahun Jadi Menkeu, Purbaya Masih Hadapi Persepsi Negatif Publik

Dengan demikian, setelah satu tahun menjabat, tantangan Purbaya bukan hanya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan akselerasi tersebut tetap ditopang kondisi fiskal yang sehat. 

Pemerintah perlu membuktikan bahwa pertumbuhan menuju 6% dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan utang, penerimaan pajak, dan anggaran yang lebih kredibel.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News