KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Restrukturisasi yang dilakukan PT Pertamina (Persero) setahun ini, telah memperlihatkan hasil yang positif. Pertamina dapat menekan cost inventory menjadi 47,9 juta barel atau setara dengan dengan US$ 3,1 miliar.  Sebelumnya, pada 2020 sebesar 80 juta barel atau setara US$ 5,2 miliar. Sehingga terdapat penurunan biaya 40% atau US$ 2,1 miliar yang dapat digunakan untuk aktivitas lainnya.

Direktur Logistik & Infrastruktur Pertamina Mulyono memaparkan, penghematan tersebut diperoleh dari upaya integrasi operasional yang telah berjalan di Direktorat Logistik dan Infrastruktur Pertamina di tingkat holding. Peran strategis sebagai integrator operasional tersebut untuk memastikan distribusi energi ke seluruh pelosok negeri berjalan aman dan lancar.

Sebagai integrator operasional, seluruh penugasan-penugasan dari pemerintah ke Pertamina mulai dari pendistribusian bahan bakar Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), distribusi LPG 3 kg kepada masyarakat, penyaluran BBM 1 Harga, pembangunan infrastruktur BBM/LPG di Indonesia Bagian Timur, dan gasifikasi di 56 pembangkit PLN, harus dipastikan berjalan dengan baik.

Baca Juga: Pertamina jemput bola tukar tabung LPG untuk ASN di Pangkep

Dengan tugas tersebut, Direktorat Logistik dan Infrastruktur harus memastikan keandalan seluruh infrastruktur dan jaringan distribusi yang dimiliki holding sehingga bisa berjalan sinergis di tengah restrukturisasi yang sedang dijalankan.

“Hal ini menjadi concern kami agar masing-masing subholding, anak perusahaan dan afiliasinya tidak berjalan sendiri-sendiri. Semuanya harus inline karena saat ini infrastruktur yang kami jalankan harus sesuai dengan kebutuhan market dan energy mix,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (27/7).

Mulyono melanjutkan, keseimbangan antara layanan masyarakat dan optimasi target keuntungan untuk Pertamina harus terpenuhi, dengan cara menekan biaya, sinergi, dan optimasi di semua subholding.

Menurutnya, masing–masing subholding harus mandiri dan lincah untuk mengambil keputusan yang efektif dan efisien. Catatannya, subholding harus fokus melakukan efisiensi, namun efisiensi ini tetap harus memberikan manfaat atau benefit bagi Pertamina Group.

Pertamina melalui Direktorat Logistik & Infrastruktur juga terus melakukan percepatan dan sinergi untuk penugasan proyek pemerintah dan pembangunan infrastruktur distribusi energi. Tak hanya cepat, proyek juga dipastikan harus mendukung industri dalam negeri dengan penyerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) harus sesuai target.

“Kami juga harus memastikan penugasan pemerintah terkait penyerapan TKDN harus sesuai target. Pada 2020, target implementasi TKDN 25% dan 2021 sebesar 30%. Saat ini, Pertamina Group mampu merealisasikan TKDN di atas 50%,” tandas Mulyono.

Selanjutnya: Pada tahun 2026, Pertamina targetkan kapasitas pembangkit panas bumi capai 1.128 MW

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi