KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin genap setahun. Sejumlah pihak meminta pemerintah meningkatkan perbaikan kinerja, salah satunya di sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM). Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Muhammad Ikhsan Ingratubun mengapresiasi kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf yang telah berjalan selama satu tahun. Menurut dia, pemerintah konsisten terhadap kebijakan afirmatif (keberpihakan) kepada UMKM yang sempat tertunda di periode pertama pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla. "Dalam satu tahun ini banyak sekali kebijakan yang terjadi, apalagi didorong dengan adanya situasi pandemi Covid-19, ini menjadi kelihatan kebijakan afirmatif nya pemerintahan terhadap UMKM," kata Ikhsan kepada Kontan.co.id, Selasa (20/10).
Baca Juga: Setahun Jokowi, pengusaha ritel merana karena covid dan ditekan bunga kredit Lebih lanjut dia bilang, sejumlah kebijakan itu diantaranya adanya UU cipta kerja yang memberikan kemudahan perizinan bagi UMKM. Hal ini yang diyakini akan meningkatkan akses UMKM ke layanan keuangan seperti perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Kemudian, kebijakan subsidi listrik di masa pandemi bagi UMKM. Serta masuknya UMKM ke e-katalog dan alokasi anggaran APBN sekitar Rp 700 triliun untuk belanja UMKM. Selain itu, sertifikasi halal gratis UMKM dalam UU Cipta Kerja. Kemudian, kebijakan investor yang akan berinvestasi di Indonesia harus bekerjasama dengan UMKM setempat untuk memasok kebutuhan yang bisa dipasok UMKM. Meski begitu, Ikhsan mengatakan, masih ada sejumlah aspek yang perlu perbaikan. Pertama, Akumindo meminta agar BPOM tidak terlalu memproses lama pengurusan izin edar industri makanan-minuman skala UMKM. "Selama ini kami keluhkan, ini cukup lama. Pemberlakuannya jangan sama dengan industri makanan yang besar. Tetapi untuk industri makanan berskala UMKM harus dibedakan," ucap dia.
