KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kinerja Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan setelah selama setahun menjabat.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira  menilai kinerja Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa selama satu tahun terakhir mengecewakan.

Bhima menyoroti peningkatan utang pemerintah yang dinilai semakin agresif di era kepemimpinan Purbaya. Menurutnya, total utang pemerintah termasuk tambahan utang baru kini telah mencapai Rp 10.293 triliun.

"Kinerja Purbaya selama satu tahun ini mengecewakan. Total utang pemerintah ditambah utang baru era Purbaya makin agresif hingga menembus Rp 10.293 triliun," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Selasa (8/9/2026).

Baca Juga: Purbaya Ungkap Kebanggaan Setahun Jadi Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi Berbalik ke 6%

Bhima mengatakan, peningkatan utang tersebut tidak sejalan dengan kemampuan pemerintah dalam membayar kewajiban bunga utang. Pasalnya, kemampuan pembayaran bunga utang terhadap penerimaan pajak justru terus melemah.

"Kalau dilihat kemampuan bayar bunga utang terhadap penerimaan pajak terus melemah. Tidak sinkron nafsu menerbitkan utang dengan kemampuan bayar," katanya.

Selain persoalan utang, Bhima menyebut, Purbaya juga masih lemah dalam mengendalikan anggaran pemerintah. Kondisi tersebut tercermin dari potensi kebocoran anggaran dalam sejumlah program pemerintah.

Bhima mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) yang menyita anggaran dalam jumlah besar.

"Purbaya juga lemah dalam mengendalikan anggaran sehingga terjadi kebocoran sana sini. Contohnya MBG dan Kopdes yang menyita anggaran besar, sementara Menkeu tidak ada kendali sama sekali padahal tahu program ini boros dan rawan korupsi," jelasnya.

Di sisi perpajakan, Bhima bahkan menganggap kebijakan yang diterapkan Purbaya lebih buruk dibandingkan era Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati.

Dia menyoroti perubahan aturan pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dinilai dapat semakin membebani pelaku usaha kecil dan sektor informal, terutama di tengah kondisi daya beli masyarakat yang masih lemah.

Menurut Bhima, arah kebijakan tersebut justru berisiko semakin menekan kelompok usaha kecil. Di sisi lain, pengusaha besar masih mendapatkan berbagai fasilitas, termasuk fasilitas perpajakan di kawasan bebas pajak.

"Memang Purbaya sepertinya ingin yang kecil makin kecil, sementara pengusaha kakap dapat imunitas dan fasilitas kawasan bebas pajak," kata Bhima.

Baca Juga: Setahun Jadi Menkeu, Purbaya Masih Hadapi Persepsi Negatif Publik

Bhima juga mengkritik kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, khususnya di daerah. Menurutnya, efisiensi tersebut telah menimbulkan dampak terhadap kemampuan pemerintah dalam menangani berbagai persoalan, termasuk bencana.

Ia mencontohkan penanganan banjir di Sumatera yang dinilai belum optimal. Bhima juga mengingatkan pemerintah terhadap ancaman El Nino dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sementara anggaran lembaga yang menangani bencana dinilai masih terlalu kecil.

Dengan berbagai persoalan tersebut, Bhima menilai pertumbuhan ekonomi yang tercatat selama pemerintahan Purbaya belum mencerminkan kondisi ekonomi yang kuat.

"Pertumbuhan ekonomi di atas kertas Purbaya rapuh," tandas Bhima.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News