KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Genap satu tahun menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dinilai telah mencatat sejumlah capaian positif dalam pengelolaan fiskal. Namun, di sisi lain, masih terdapat pekerjaan rumah besar yang perlu diselesaikan, mulai dari tingginya rasio utang, biaya bunga, kualitas belanja, hingga menjaga kepercayaan pasar.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa era Purbaya, penerimaan pajak tumbuh cukup kuat tanpa diikuti kenaikan tarif. Kondisi tersebut didukung oleh perbaikan pengawasan, reorganisasi internal, serta pemanfaatan teknologi untuk mengurangi kebocoran.

Sebagai informasi, realisasi pendapatan negara sampai Juni 2026 mencapai Rp1.459,4 triliun, tumbuh 21,4% secara tahunan (year on year/yoy). Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp1.035,7 triliun atau tumbuh 24,6% yoy. Kemudian, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir Juni 2026 tumbuh sebesar 21,6% yoy dengan total capaian mencapai Rp 271,0 triliun.

Baca Juga: Satu Tahun Jadi Menkeu, Purbaya : Pekerjaannya Makin Berat!

Selain itu, pemerintah masih mampu menjaga defisit anggaran di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026 juga tercatat mencapai 5,61% yoy.

“Dari sisi kinerja, penerimaan pajak tumbuh cukup kuat tanpa kenaikan tarif, didukung perbaikan pengawasan, reorganisasi internal, dan pemanfaatan teknologi untuk mengurangi kebocoran,” ujar Yusuf kepada Kontan, Selasa (8/9).

Yusuf menambahkan, penempatan saldo anggaran lebih (SAL) di perbankan turut memperkuat likuiditas dan mendorong pertumbuhan kredit. Menurutnya, sejumlah indikator tersebut menunjukkan adanya dorongan terhadap aktivitas ekonomi yang cukup terasa.

Meski demikian, ia menilai pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan fiskal. Salah satunya rasio utang terhadap PDB yang telah berada di atas 40%, sehingga biaya pembiayaan pemerintah perlu terus dijaga.

Perubahan outlook dari lembaga pemeringkat serta kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) juga menunjukkan bahwa pasar masih mencermati risiko fiskal Indonesia.

“Pertanyaan berikutnya adalah soal kualitas pertumbuhan. Pertumbuhan kredit perlu masuk ke sektor produktif dan diterjemahkan menjadi investasi serta lapangan kerja,” kata Yusuf.

Di sisi lain, pemangkasan anggaran daerah dan besarnya kebutuhan pembiayaan untuk program-program prioritas pemerintah perlu diimbangi dengan efisiensi. Hal ini penting agar ruang fiskal pemerintah tidak semakin terbatas.

Secara keseluruhan, Yusuf menilai kinerja Purbaya selama satu tahun pertama menunjukkan sejumlah perkembangan yang patut diapresiasi, terutama dari sisi penerimaan negara dan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun, ia menilai capaian tersebut masih perlu dilihat dalam konteks yang lebih panjang. Pasalnya, tantangan fiskal masih cukup besar, mulai dari utang, biaya bunga, kualitas belanja, hingga menjaga kepercayaan pasar.

“Masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa pendekatan ini sudah sepenuhnya berhasil. Yang lebih penting sekarang adalah melihat apakah perbaikan tersebut bisa bertahan dan menghasilkan pertumbuhan yang lebih berkualitas,” ujarnya.

Ke depan, Yusuf mendorong pemerintah fokus meningkatkan tax ratio secara struktural, mengendalikan utang dan biaya bunga, serta memastikan belanja negara benar-benar menghasilkan peningkatan produktivitas.

Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter juga perlu terus dijaga agar kebijakan likuiditas tidak menimbulkan ketidakpastian baru.

Selain itu, transparansi data dan konsistensi komunikasi pemerintah menjadi penting. Sebab, pasar tidak hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kemampuan pemerintah menjaga stabilitas dan konsistensi kebijakan.

Baca Juga: Subsidi Energi Dipangkas di 2027, DPR Minta Harga BBM dan LPG Subsidi Tidak Naik

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News