KONTAN.CO.ID - Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) memasukkan Vietnam dalam daftar “Negara Prioritas Asing” terkait hak kekayaan intelektual (HAKI) dalam laporan tahunan yang dirilis pada Kamis (30/4/2026), membuka kemungkinan penyelidikan perdagangan baru terhadap negara Asia ini.

Melansir Reuters, penetapan tersebut, yang menurut undang-undang hanya diberikan kepada negara yang memiliki “tindakan, kebijakan, dan praktik terkait IP paling mencolok dengan dampak merugikan terbesar pada produk AS yang relevan”, menunjukkan kekhawatiran Washington terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual di Vietnam.

Penunjukan Vietnam sebagai Priority Foreign Country juga berarti negara itu dinilai belum melakukan “negosiasi itikad baik” atau mencatat “kemajuan signifikan dalam negosiasi” untuk memberikan perlindungan HAKI yang memadai dan efektif, menurut USTR.

Baca Juga: Trump Mengaku “Dibujuk” Raja dan Ratu: Tarif Whiskey Inggris Akhirnya Dicabt

Ini merupakan kali pertama dalam 13 tahun sebuah negara dimasukkan ke dalam kategori Priority Foreign Country seperti ini.

USTR mengatakan akan memutuskan dalam 30 hari ke depan apakah akan memulai penyelidikan di bawah Section 301 dari Trade Act tahun 1974 terhadap praktik IP di Vietnam. Jika penyelidikan dimulai, AS akan meminta konsultasi dengan Vietnam dan berupaya “menyelesaikan isu-isu yang menyebabkan penetapan Vietnam sebagai PFC”.

Tonton: AS Perpanjang Blokade Selat Hormuz, Harga Minyak Mentah Melonjak

Dalam laporan yang sama, USTR juga mencabut Argentina dan Meksiko dari priority watch list setelah kedua negara itu menunjukkan perbaikan dalam perlindungan HAKI. Sementara itu, sejumlah negara lain, termasuk China, India, Chile, Indonesia, Rusia, dan Venezuela, masuk dalam priority watch list, serta 19 mitra dagang lain di watch list, termasuk Uni Eropa.