KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah resmi dilantik pada Minggu (20/10) setelah mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta. 

Mereka akan memimpin Indonesia untuk periode 2025-2029. Setelah pelantikan, pemerintahan Prabowo dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi, mulai dari tekanan fiskal hingga kemiskinan.

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani, menjelaskan terdapat tiga tantangan ekonomi utama yang harus diatasi oleh pemerintah. 

Baca Juga: TKN: Program Kerja Prabowo-Gibran Sudah Memperkirakan Perlambatan dan Risiko Ekonomi

Menurutnya, kondisi ekonomi yang kompleks ini memerlukan evaluasi kinerja untuk memastikan akselerasi ekonomi menjadi fokus utama Presiden.

"Tantangan pertama yang akan dihadapi adalah tekanan fiskal," ungkap Ajib dalam pernyataan resminya, Minggu (20/10). 

Ia menyebutkan bahwa belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diproyeksikan mencapai Rp 3.613,1 triliun, sedangkan penerimaan negara hanya sekitar Rp 3.005,1 triliun. 

Dengan demikian, defisit anggaran lebih dari Rp 600 triliun akan menambah beban utang negara. Selain itu, pemerintah harus menghadapi jatuh tempo utang sekitar Rp 800 triliun pada tahun 2025. Ajib menekankan bahwa Kementerian Keuangan harus mampu membuat terobosan solutif untuk menghadapi tantangan ini.

Baca Juga: Sejumlah Sosok Ini Dinilai Layak Dipertimbangkan Jadi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

Tantangan kedua yang disoroti adalah tingginya angka pengangguran. Data tahun 2024 menunjukkan angka pengangguran mencapai 5,2%. Meskipun pencapaian investasi terus melebihi target selama lima tahun terakhir, hal tersebut belum mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan. 

Bahkan, terjadi peningkatan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kenaikan rasio Incremental Output Ratio (ICOR), yang menandakan penurunan kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Masalah ketiga yang dihadapi adalah kemiskinan. Pemerintah diharapkan dapat mendorong kebijakan yang mendukung pemerataan dan pengurangan angka kemiskinan.

Baca Juga: Wejangan Lembaga Internasional Bagi Program Ekonomi Prabowo-Gibran

Sebanyak 60% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga, sehingga pengurangan kemiskinan dan peningkatan daya beli masyarakat menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. 

Editor: Noverius Laoli