KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Setelah diumumkan Presiden Prabowo Subianto untuk naik status menjadi Badan Pengadaan Pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat realisasi belanja pemerintah pada 2027.

Strategi tersebut mencakup konsolidasi pengadaan, pengadaan sebelum tahun anggaran, hingga penguatan digitalisasi.

Kepala LKPP Sarah Sadiqa mengatakan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Menindaklanjuti apa yang disampaikan Bapak Presiden, ada beberapa cara atau metodologi yang akan kami lakukan untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa untuk tahun anggaran 2027," ujar Sarah dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Investasi 2027 Naik 13,8% Jadi Rp 2.322 Triliun, Ini Strateginya Salah satu strategi utama LKPP adalah memperluas konsolidasi pengadaan. Sarah mengatakan, konsolidasi yang dilakukan pada 2025 telah memberikan efisiensi hingga 54,88% untuk pemerintah pusat dan hingga 23% dari anggaran pemerintah daerah.

Pada 2027, Sarah mengatakan konsolidasi tersebut akan diperluas ke lebih banyak kementerian dan lembaga (K/L). Ia menyebut Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai contoh konsolidasi yang telah memberikan hasil baik.

Selain mengejar efisiensi, konsolidasi pengadaan juga diarahkan untuk memperbesar keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam belanja pemerintah.

Sarah mengatakan, pemerintah akan terus mendorong pelaku usaha lokal agar dapat berpartisipasi dalam proses pengadaan dan berkembang menjadi penyedia dengan skala usaha yang lebih besar.

Hingga semester I-2026, porsi belanja pemerintah yang penyedianya merupakan UMKM telah mencapai 46,83% dari anggaran. Sementara penggunaan produk dalam negeri telah mencapai sekitar 91%.

Selain itu, konsolidasi pengadaan diarahkan untuk mendorong lebih banyak riset dan inovasi dari perguruan tinggi serta lembaga penelitian guna mendukung kemandirian rantai pasok dan industri nasional.

Strategi berikutnya adalah melakukan pengadaan sebelum tahun anggaran dimulai. Sarah mengatakan, proses pengadaan diharapkan sudah dapat dilakukan pada akhir 2026, sementara kontrak ditandatangani pada Januari 2027 ketika anggaran mulai dapat dieksekusi.

Baca Juga: Pendapatan Daerah Turun 12,3% Jadi Rp606,8 Triliun hingga Juli 2026

"Jadi diharapkan pada akhir tahun ini kita bisa melakukan proses pengadaan di mana kontraknya akan ditanda tangani di Januari 2027 ketika anggaran itu sudah bisa dieksekusi," ujar Sarah.

Langkah tersebut diharapkan dapat menghindari perlambatan proses pengadaan pada awal tahun anggaran sehingga realisasi belanja pemerintah dapat berjalan lebih cepat.

LKPP juga akan memperkuat digitalisasi pengadaan dengan pemanfaatan teknologi baru. Pengembangan tersebut dilakukan dengan dukungan pemerintah, Dewan Ekonomi Nasional, dan Dewan Digitalisasi.

Sarah berharap kombinasi konsolidasi, pengadaan dini, dan digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi sekaligus mempercepat proses pengadaan barang dan jasa pemerintah pada 2027.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News