KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lagi, pejabat pemerintah meminta maaf soal penanganan Covid-19. Kali ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia terkait penanganan pandemi Covid-19, jika dalam menjalankan penugasannya belum sempurna.

"Kementerian BUMN dengan segala kerendahan hati memohon maaf ketika penugasan-penugasan yang diberikan kepada kami tidak sempurna, karena kesempurnaan milik Allah SWT," ujar Erick dalam acara Peresmian RSPJ Extensi Arafah Asrama Haji Embarkasi Jakarta yang ditayangkan virtual, Senin (19/7).

Kendati demikian, Erick memastikan, Kementerian BUMN terus berupaya maksimal dalam melaksanakan penugasan terkait penanganan Covid-19, baik di jajaran kementerian maupun semua BUMN.

"Tapi, percayalah dengan segala kekuatan yang kami punya, baik korporasi maupun layanan publik, kami berusaha sekeras-kerasnya dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua,” imbuh dia.

Baca Juga: Luhut: Dari lubuk hati paling dalam, saya minta maaf dalam penanganan PPKM Darurat

Erick menyatakan, negara dengan seluruh jajaran pemerintah akan terus bergotong royong dalam menangani pandemi Covid-19. Menurut dia, seluruh kementerian bekerja selama 24 jam untuk memastikan kehadiran negara di masa-masa sulit ini.

"Negara hadir hari ini, negara dengan seluruh jajaran bergotong-royong karena ingin memasikan bagaimana yang disampaikan Bapak Presiden, bahwa kita mau rakyat sembuh dari Covid-19 ini," ujar dia.

Meski begitu, Erick mengatakan, pemerintah tidak akan sukses menangani pandemi tanpa peran aktif masyarakat dan swasta. Dia bilang, dalam beberapa hal, masyarakat dan swasta terlihat mulai bergotong royong dalam mengatasi pandemi Covid-19.

"Saya yakini tidak mungkin kami pemerintah bisa sukses melakukan programnya tanpa peran aktif masyarakat,” ucap Erick.

Untuk diketahui, salah satu penugasan penanganan pandemi Covid-19 yang menjadi tanggung jawab BUMN adalah program vaksinasi. Sempat terjadi isu hangat terkait kebijakan vaksinasi berbayar untuk individu.

Kementerian BUMN juga sempat dituding berbisnis melalui program vaksin berbayar tersebut. Namun, hal itu dipastikan Erick murni hanya untuk percepatan pemberian vaksin Covid-19.

Meski pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk membatalkan kebijakan vaksin berbayar individu seiring dengan banyaknya kritik keras dari publik.

Baca Juga: Wamenkes ungkap tingkat keterisian tempat tidur RS di Jakarta mulai datar

Editor: Khomarul Hidayat