KONTAN.CO.ID -   JAKARTA. DPR telah mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada sidang paripurna, 18 Januari 2022. Setelah ada UU, Presiden Joko Widodo akan memilih calon kepala daerah ibu kota baru. Siapa calon kepala daerah ibu kota baru?

Ketua Panja Rancangan Undang Undang IKN Ahmad Doli Kurnia menyatakan UU IKN untuk memberikan kepastian hukum pembangunan ibu kota baru. Ia mengetahui bahwa pemerintah sudah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak seperti investor terkait ketertarikan berinvestasi pada pembangunan IKN.

UU IKN merupakan konsensus semua pihak yang menyatakan komitmen pelaksanaan pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan. Landasan hukum UU IKN menjamin keberlanjutan pembangunan IKN.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan setelah ada UU, pekerjaan rumah selanjutnya adalah pemilihan kepala daerah ibu kota baru.

Sesuai UU IKN, kepala daerah ibu kota baru akan dipimpin oleh kepala otorita. Suharso mengatakan, calon kepala otorita ibu kota baru tersebut sudah ada di tangan Presiden. "Ada di kantong beliau, saya tidak tahu, tapi yang pasti akan ada orang yang tepat," ucap Suharso.

Dilansir dari Kompas.com, berdasarkan rapat Pansus RUU IKN ada empat calon kepala otorita ibu kota baru. Calon kepala otorita ibu kota baru adalah Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), Tumiyana, Bambang Brodjonegara, dan Azwar Anas.

Baca Juga: KSP Bocorkan Kriteria Calon Kepala Badan Otoritas IKN

Berikut profil dan rekam jejak calon kepala otorita ibu kota baru:

1. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Nama Ahok disebut Jokowi sebagai salah satu calon kepala otorita ibu kota baru Nusantara. Seperti diketahui, Ahok saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Sebelum menjadi Komisaris Utama Pertamina, Ahok sudah melanglang buana di dunia usaha hingga politik.

Ahok, calon kepala otorita ibu kota baru ini sempat bekerja di bidang kontraktor pembangunan pembangkit listrik usai menyelesaikan pendidikannya. Ahok kemudian pulang ke kampungnya di Belitung Timur dan mendirikan perusahaan untuk membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada tahun 1995. Sayang, pabriknya ditutup oleh pemerintah saat itu.

Setelah perusahaan tambangnya tutup, Ahok kemudian banting setir ke dunia politik karena bertekad hendak menjadi pejabat. Di tahun 2004, Ahok bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) yang saat itu dipimpin Dr Sjahrir. PPIB yang mengantarkan Ahok terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009.

Tak berselang lama, Ahok yang kini menjadi calon kepala otorita ibu kota baru ini didorong maju sebagai Bupati Belitung Timur dan terpilih untuk periode 2005-2010. Ahok sempat maju sebagai calon gubernur pada Pilgub Bangka Belitung (Babel), tetapi sayangnya kalah.

Tak menyerah, Ahok lalu maju sebagai calon anggota legislatif pada Pileg dan terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Golkar. Karena menonjol, Ahok tak meneruskan jabatannya di DPR dan diminta mendampingi Jokowi sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2021. Ia bersedia mendampingi Jokowi dan maju lewat Partai Gerindra.

Pasangan Jokowi-Ahok menang dan memimpin Jakarta lewat berbagai gebrakan. Ahok lalu naik menjadi Gubernur DKI saat Jokowi maju dalam Pilpres 2014. Gaya kepemimpinan Ahok yang lugas dan berani membuat namanya melambung.

Ia kemudian maju kembali pada Pilgub DKI sebagai cagub, berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat yang menjadi wakilnya sejak ia naik sebagai Gubernur DKI. Namun, jelang Pilgub DKI 2017, Ahok tersandung kasus penistaan agama berdasarkan pidatonya saat kunjungan kerja di Kepulauan Seribu. Bahkan, akibat kasus Ahok ini, muncul gelombang unjuk rasa ramai di berbagai penjuru negeri.

Akhirnya Ahok divonis bersalah dan dipenjara. Ia pun mengundurkan diri, dan digantikan oleh Djarot di akhir masa jabatan Gubernur DKI. Ahok-Djarot pun akhirnya dikalahkan oleh Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI.

Ahok dipenjara selama hampir 1 tahun 9 bulan dan bebas pada 24 Januari 2019. Tak berselang lama, Ahok pun memilih bergabung dengan PDI-P yang menjadi pendukung utamanya saat menjadi Gubernur DKI dan saat Pilgub 2017. Hingga kemudian, Ahok yang kini sebagai calon kepala otorita ibu kota baru ini ditunjuk sebagai Komisaris Pertamina pada November 2019.

2. Abdullah Azwar Anas

Abdullah Azwar Anas masuk jajaran kandidat kepala Badan Otorita Ibu Kota baru Nusantara yang diungkap Jokowi. Azwar Anas baru saja dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) pada Kamis (13/1/2022).

Dikutip dari Kompas.TV, Azwar Anas berhasil menjadi Kepala LKPP setelah melalui 5 tahapan tes l, yaitu seleksi administrasi, rekam jejak, penulisan makalah, assessment center, dan tes kesehatan sejak 9 November 2021.

Sebelum menjadi Kepala LKPP, Azwar Anas pernah menjabat sebagai Bupati Banyuwangi selama dua periode dari tahun 2010 sampai 2020. Selama memimpin Banyuwangi, Azwar Anas banyak menorehkan prestasi sehingga namanya dikenal di kancah perpolitikan nasional.

Program paling menonjolnya yakni pembangunan ekonomi Banyuwangi dengan menggenjot sektor pariwisata dengan menggelar event-event besar untuk promosi ke turis asing dan domestik.

Ia dianggap sukses mengubah wajah pariwisata lewat sejumlah event, seperti Tour de Ijen, Banyuwangi Festival, Banyuwangi Ethno Carnival, dan Banyuwangi Jazz Festival. Azwar Anas pun sempat masuk bursa cawagub dalam Pilgub Jawa Timur 2018 mendampingi Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, tetapi akhirnya mundur akibat tersandung persoalan.

Pria yang pernah menggeluti profesi wartawan itu juga pernah menjadi Anggota DPR periode 2004-2009 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dilansir dari situs web Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Azwar Anas pernah mengisi posisi Ketua Umum organisasi sayap NU itu pada tahun 2000-2003.

Azwar Anas, calon kepala otorita ibu kota baru ini juga pernah menjadi Ketua PP GP Ansor periode 2005-2010.

3. Bambang Brodjonegoro

Bambang Brodjonegoro rupanya menjadi salah satu tokoh yang dipercaya Presiden Jokowi. Setelah membawa Bambang masuk dalam jajaran kabinet pemerintahannya, Jokowi kembali 'menjanjikan' posisi untuk Bambang sebagai bawahannya.

Bambang Brodjonegoro diangkat sebagai Menteri Keuangan di periode pertama Jokowi. Ia kemudian dipindah posisi menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk tahun 2016-2019. Di periode kedua Jokowi, Bambang Brodjonegoro diamanatkan menjadi Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRN).

Namun, setelah Kementerian Riset dan Teknologi kini dilebur dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ia memilih mundur dari Kabinet Jokowi.

Usai tak lagi berada di Kabinet Indonesia Maju, Bambang Brodjonegoro yang kini menjadi salah satu calon kepala otorita ibu kota baru ini memilih balik ke dunia pendidikan. Ia mengajar sebagai guru besar di Universitas Indonesia. Meski begitu, sepak terjang Bambang Brodjonegoro membuatnya dipilih untuk bergabung di banyak perusahaan sebagai komisaris, termasuk perusahaan milik negara.

Menteri BUMN Erick Thohir memilih Bambang untuk menduduki posisi sebagai Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Bambang Brodjonegoro, salah satu kandidat kepala otorita ibu kota baru ini juga menduduki posisi serupa pada PT Astra International Tbk (ASII), PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA), Bukalapak, serta Oligo Infrastruktur.

Terbaru, Bambang diangkat menjadi Komisaris Independen PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada Jumat (27/8/2021). Indofood menjadi perusahaan keenam yang mengangkat Bambang Brodjonegoro sebagai komisaris.

4. Tumiyana

Tumiyana menjadi nama terakhir yang disebut Jokowi sebagai calon kepala Badan Otorita Ibu Kota baru Nusantara. Tumiyana adalah mantan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau Wika.

Karier Tumiyana, salah satu calon kepala otorita ibu kota baru ini banyak dihabiskan di BUMN karya. Sebelum berlabuh ke Wika, salah satu calon kepala otorita ibu kota baru ini merupakan Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP.

Tumiyana juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan sebelum kemudian menjadi Dirut PT PP selama dua periode dari 2008-2016 dan 2016-2018. Selain itu, Tumiyana tercatat juga sebagai Komisaris PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Selain bekerja di perusahaan pelat merah, Tumiyana dikenal sebagai pengusaha sukses di sektor peternakan. Selain bisnis ternak sapi, ia juga memiliki bisnis di sektor komoditas seperti beras.

Itulah profil dan sepak terjang empat calon kepala otorita ibu kota baru. Kita tunggu saja keputusan Jokowi untuk memilih kepal otorita ibu kota baru.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto