JAKARTA. Meski Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan piutang bank berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak termasuk piutang negara, bankir-bankir bank pelat merah tetap saja tak berani melakukan hapus tagih (haircut) kredit macet. Mereka masih bingung mekanisme pelaksanaannya. Ketua Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara), Gatot Murdiantoro Suwondo, mengatakan, BNI masih mempelajari apakah keputusan MK bisa direalisasikan. Jika bisa, masih ada hambatan cara melaksanakannya. "Masalah ini urusannya panjang karena harus menghadapi kejaksaan, polisi, dan pemerintah," ujar Gatot, Senin (8/10). Bila terjadi perbedaan tafsir, kata Gatot, ini bisa menjadi masalah di kemudian hari. Padahal, potensi kredit macet yang bisa dihapus tagih cukup besar. Data Himbara menyebutkan, potensi kredit layak hapus tagih di bankBUMN sebesar Rp 90 triliun. Perinciannya: Bank Mandiri Rp 32 triliun, Bank BNI Rp 24 triliun. Sisanya, di Bank Tabungan Negara dan Bank Rakyat Indonesia.
Setip kredit macet, bankir kok takut dibui?
JAKARTA. Meski Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan piutang bank berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak termasuk piutang negara, bankir-bankir bank pelat merah tetap saja tak berani melakukan hapus tagih (haircut) kredit macet. Mereka masih bingung mekanisme pelaksanaannya. Ketua Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara), Gatot Murdiantoro Suwondo, mengatakan, BNI masih mempelajari apakah keputusan MK bisa direalisasikan. Jika bisa, masih ada hambatan cara melaksanakannya. "Masalah ini urusannya panjang karena harus menghadapi kejaksaan, polisi, dan pemerintah," ujar Gatot, Senin (8/10). Bila terjadi perbedaan tafsir, kata Gatot, ini bisa menjadi masalah di kemudian hari. Padahal, potensi kredit macet yang bisa dihapus tagih cukup besar. Data Himbara menyebutkan, potensi kredit layak hapus tagih di bankBUMN sebesar Rp 90 triliun. Perinciannya: Bank Mandiri Rp 32 triliun, Bank BNI Rp 24 triliun. Sisanya, di Bank Tabungan Negara dan Bank Rakyat Indonesia.