KONTAN.CO.ID - BOGOR. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, usulan dana kelurahan sebenarnya datang dari permintaan para walikota saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

"Sejak saat itu terkait mekanisme sedang diatur," ujar Pram, sapaan Pramono, di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Senin (22/10). Apalagi, ketika ada dana desa, lurah-lurah di kota terdapat kesenjangan.

"Karena desa kan sekarang bisa menerima hampir Rp 1 miliar. Sehingga dengan demikian memang harus ada keadilan dan pemerintah kalau memang keputusannya perlu ada," katanya.

Maka itu pemerintah saat ini sedang mengkaji payung hukum untuk kebijakan baru ini. "Kalau enggak ada payung hukumnya ya enggak kita jalankan, kita buat dulu," tambah Pramono.

Meski belum menentukan payung hukum, pemerintah justru telah menganggarkan dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun di tahun depan. Jumlah itu diambil dari pos dana desa yang awalnya dianggarkan sebesar Rp 73 triliun.

Menurut Pramono, anggaran kalau memang belum digunakan bisa menjadi cadangan. "Gampang saja. Jadi cadangan saja, kalau memang kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah untuk dana kelurahan ya kita keluarkan," lanjut dia.

Pramono menegaskan, alokasi dan kelurahan ini tidak ada kaitannya dengan unsur politik. Sebab, ini hanya merupakan aspirasi dari para walikota.

"Lah ini kan mau bagi buat rakyat, enggak boleh. Kalau bagi buat pengusaha, yang kaya-kaya itu yang dilarang. Kalau bagi rakyat kok enggak boleh," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat