KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa realisasi pajak daerah hingga Januari 2025 baru mencapai Rp 12,63 triliun.

Realisasi ini setara 4,34% dari pagu tahun ini sebesar Rp 281,26 triliun. Hal tersebut tercantum dalam Portal Data APBD yang diunggah oleh DJPK secara real time.

Namun, apabila mengacu pada data tahun lalu, realisasi tersebut mengalami penurunan dari Januari 2024 yang mencapai Rp 18,7 triliun.

Tambahan Kuota 10%, Pengamat: Bukti Pemerintah Perkuat Pasokan BBM Swasta

Saat dikonfirmasi, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman membeberkan penyebab adanya penurunan pada realisasi Januari 2025 dibandingkan 2024.

Baca Juga: Tanpa Coretax, Begini Cara Pelaporan SPT Tahunan 2024 Secara Online

Luky menyebut, realisasi Januari 2025 yang hanya terkumpul Rp 12,63 triliun ini dikarenakan baru 342 dari 546 pemerintah daerah (pemda) yang menyampaikan realisasi pajak daerahnya.

"Jumlah pemda yang telah menyampaikan realisasi sampai dengan Januari 2025 baru 342 dari 546 pemda (coverage 62,6%)," ujar Luky kepada Kontan.co.id, Senin (10/3).

Ini berbeda dengan realisasi Januari 2024, di mana seluruh pemda telah menyampaikan realisasi pajak daerahnya.

"Sehingga realisasi pajak daerah tahun berjalan 2025 belum tepat apabila dibandingkan dengan realisasi 2024," katanya.

Sebagai informasi, pajak daerah merupakan jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ketentuan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Contoh dari pajak daerah adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan (kini Pajak Barang dan Jasa Tertentu) hingga pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). 

Baca Juga: Wajib Pajak Semakin Patuh, Pelaporan SPT Tahunan Naik Signifikan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News