JAKARTA. Pemerintah telah memastikan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (minerba) mengenai pelarangan ekspor mineral mentah atawa ore akan mulai dilakukan mulai 12 Januari.

Berlakunya UU ini akan menyebabkan realisasi penerimaan pajak turun. Dirjen Pajak Fuad Rahmany mengatakan, penerimaan pajak akan turun sekitar Rp 3 triliun hingga Rp 4 triliun. Namun begitu, Fuad bilang, dirinya mendukung aturan yang bertujuan untuk meningkatkan.

"Kita bisa cari di sektor lain," ujar Fuad di Jakarta akhir pekan lalu. Menurutnya, aturan itu dibuat untuk menyelamatkan Indonesia dari aktivitas tambang besar-besaran. Sehingga untuk jangka menengah panjang aturan ini sangat baik.

Seperti diketahui, Ditjen Pajak tahun telah membuat fokus kebijakan untuk memeriksa pajak di sektor pertambangan kelas menengah ke bawah serta pemeriksaan wajib pajak orang pribadi non karyawan. Dua sektor ini menjadi sektor yang selama ini minim penggaliannya namun besar potensinya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri