KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Penerimaan negara dari Jawa Barat menunjukkan penguatan sepanjang tujuh bulan pertama 2026. Hingga Juli, penerimaan perpajakan di provinsi tersebut mencapai Rp81,30 triliun, dengan industri pengolahan menjadi sektor penyumbang terbesar. Kinerja tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa setelah melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Barat di Bandung, Senin (24/8/2026). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, penerimaan perpajakan Jawa Barat hingga 31 Juli 2026 tumbuh 7,35% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp81,30 triliun.
Realisasi tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp63,84 triliun yang tumbuh 10,41% yoy. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp17,46 triliun.
Industri Pengolahan Jadi Kontributor Terbesar
Industri pengolahan menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak Jawa Barat. Hingga Juli 2026, sektor ini menyumbang Rp30,60 triliun atau setara 47,93% dari total penerimaan pajak di Jawa Barat.
Baca Juga: RUU Ketenagakerjaan Dibahas di DPR, Apindo Minta Ini Besarnya kontribusi tersebut memperlihatkan bahwa industri pengolahan masih menjadi salah satu mesin utama penerimaan negara di Jawa Barat. Peran tersebut juga sejalan dengan posisi industri pengolahan sebagai salah satu sektor penting dalam struktur perekonomian daerah. Secara keseluruhan, pendapatan negara yang bersumber dari Jawa Barat hingga akhir Juli 2026 mencapai Rp85,61 triliun. Angka tersebut setara 45,41% dari target dan tumbuh 6,81% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan penerimaan pajak tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan total pendapatan negara Jawa Barat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor perpajakan menjadi salah satu penopang utama kinerja pendapatan negara dari wilayah tersebut.
Belanja Negara Jawa Barat
Di sisi belanja, realisasi APBN di Jawa Barat hingga 31 Juli 2026 mencapai Rp63,59 triliun. Secara tahunan, realisasi belanja negara di wilayah tersebut masih mengalami kontraksi 1,45%. Namun, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) justru mencatat pertumbuhan signifikan. Realisasinya mencapai Rp26,61 triliun atau 53,53% dari pagu, tumbuh 28,86% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan belanja K/L terutama terlihat pada belanja modal. Hingga Juli 2026, belanja modal telah mencapai Rp3,11 triliun atau melonjak 115,37% dibandingkan Juli 2025.
Baca Juga: Prabowo Minta Pelaku Karhutla Ditindak Tegas, Polisi Tetapkan 17 Tersangka Kenaikan tersebut menunjukkan adanya akselerasi belanja pemerintah yang diarahkan untuk mendukung pembangunan sekaligus meningkatkan penyediaan layanan publik di Jawa Barat. Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa di Jawa Barat telah terealisasi sebesar Rp36,98 triliun atau 59,82% dari pagu. Dari jumlah tersebut, penyaluran TKD mencapai Rp35,46 triliun, sedangkan Dana Desa telah terealisasi sebesar Rp1,52 triliun hingga akhir Juli 2026.
Kemenkeu Pastikan APBN Dorong Aktivitas Ekonomi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa realisasi APBN tidak semata-mata diukur berdasarkan besaran penyerapan anggaran. Menurutnya, anggaran negara harus mampu diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Dukungan APBN tersebut antara lain diarahkan melalui pembiayaan sektor usaha, pembangunan, serta berbagai program yang diharapkan dapat memperkuat aktivitas ekonomi daerah. “Kita ingin memastikan APBN di Jawa Barat tidak berhenti pada laporan penyerapan anggaran, tetapi hadir dalam bentuk aktivitas ekonomi, dukungan usaha, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Purbaya dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (25/8/2026). Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News