KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 mencapai Rp 534,1 triliun atau 104% dari target APBN sebesar Rp 513,6 triliun. Capaian tersebut diraih di tengah tekanan penurunan harga komoditas dan volume produksi sumber daya alam (SDA). Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa tekanan pada PNBP terutama berasal dari penurunan hampir seluruh harga komoditas sepanjang 2025.
"Hampir semua harga komoditas itu turun," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers, Kamis (8/1/2026).
Baca Juga: Kemenkeun Catat Total Insentif Pajak dan Kepabeanan pada 2025 Tembus Rp 570 Triliun Secara tahunan, realisasi PNBP 2025 memang lebih rendah dibandingkan 2024 yang mencapai Rp 584,4 triliun. Namun, Suahasil menegaskan perbandingan tersebut perlu dilihat secara setara. Pasalnya, dividen BUMN senilai Rp 80 triliun yang sebelumnya masuk ke APBN, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 kini dikelola melalui Danantara. "Kalau mau dibuat
apple to apple perbandingannya, maka yang Januari sampai Desember 2025 tambahin Rp 80 triliun, maka akan kelihatan 2024 ke 2025 itu PNBP meningkat," katanya. Dari sisi komposisi, PNBP yang bersumber dari SDA migas dan nonmigas mengalami tekanan cukup tinggi. Pada setiap kuartal, mulai dari kuartal I hingga IV 2025, realisasinya tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh pelemahan harga komoditas global.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Heran Banyak Perusahaan Asing Lolos Pengawasan Pajak Di tengah tekanan tersebut, kinerja PNBP dari Kementerian dan Lembaga (K/L) justru menunjukkan peningkatan signifikan. Pendapatan PNBP K/L tercatat Rp 172,5 triliun atau meningkat sekitar dua kali lipat atau 200% dibandingkan target APBN. Suahasil menyebut lonjakan ini terutama terjadi pada semester II 2025. “Ini pencapaian yang sangat baik, karena peningkatan pada semester II karena adanya penegakan hukum setoran ganti rugi dan satgas PKH yang menghasilkan PNBP serta juga ada pendapatan dari penggunaan spektrum frekuensi radio yang cukup signifikan," kata Suahasil. Sementara itu, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) tercatat Rp 103,7 triliun atau juga melampaui target APBN mencapai 133%.
Kinerja positif tersebut didorong oleh peningkatan penerimaan BLU sawit serta bertambahnya kapasitas layanan pada BLU rumah sakit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
