KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kabar bakal hengkangnya Royal Dutch Shell dari proyek Lapangan Gas Abadi masih menjadi sorotan. Pemegang hak partisipasi atau Participating Interest (PI) Blok Masela sebanyak 35% dikabarkan mengincar dana senilai US$ 2,2 miliar dari proses divestasi hak partisipasi nya tersebut.

Praktisi Minyak dan Gas (Migas) Tumbur Parlindungan mengatakan, divestasi yang dilakukan oleh perusahaan migas sejatinya merupakan suatu langkah korporasi yang lumrah. Menurut dia, hal itu biasanya dilakukan ketika suatu proyek sudah tidak sesuai dengan tujuan portofolio perusahaan atau sedang dalam kebutuhan yang mendesak dari sisi finansial.

Sedangkan terkait dengan perhitungan nilai dari hak partisipasi yang akan didivestasikan, Tumbur menyebut bahwa skema penghitungannya tergantung dari kesepakatan perusahaan yang akan melepas dan mengambil alih. Tentu dengan mempertimbangkan potensi dari proyek atau wilayah kerja yang hak partisipasinya akan dilepas.

Solidaritas, Driver Gojek Bagi-bagi Makanan GoFood Gratis ke Warga Senen-Kwitang

Baca Juga: Shell jual 35% saham Masela US$ 2,2 miliar, mohon maaf! Pertamina tidak tertarik

"Skema perhitungan setiap perusahaan memiliki kriteria yang berbeda, juga termasuk rezim fiskal dan tax strukture dari blok yang akan didivestasi (menjadi petimbangan). Harga yang ditawarkan tergantung dari objektif masing-masing perusahaan yang jual dan beli," kata Tumbur saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (19/7).

Jika Shell benar hengkang dari Blok Masela, bukan tak mungkin Final Investment Decision (FID) bakal mengalami penundaan. Akibatnya, project development akan ikut tertunda dan dampaknya membuat jadwal produksi menjadi mundur dari yang direncanakan.

Namun dia menyebut, keberlanjutan proyek gas Masela akan bergantung dari banyak faktor. Mulai dari kondisi pasar serta harga minyak dan LNG, faktor keekonomian proyek, serta dukungan dari pemerintah termasuk SKK Migas.

"Itu semua juga tergantung dari operator dan pemilik partisipasinya. Kalau semua faktor internal and external mendorong mereka untuk FID, SKK Migas dan pemerintah mempunyai peran untuk membantu pelaksanaan development tadi," sambungnya.