KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi XII DPR RI meminta pelaku usaha perkebunan dan pemilik lahan luas untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah antisipasi awal mutlak diperlukan menyusul meluasnya titik panas di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan.

Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra mengatakan, seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Peringatan tersebut disampaikan menyusul terjadinya karhutla di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan, termasuk Jambi, Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Ia mencontohkan kondisi di Jambi, tempat luas karhutla sejak 1 Januari hingga 13 September 2026 telah mencapai sekitar 2.975 hektare, dengan 134 titik panas dan empat titik api yang menjadi perhatian. Menurutnya, kondisi di Jambi menggambarkan ancaman serupa yang dihadapi berbagai daerah sehingga pencegahan dan penanganan tidak boleh hanya dilakukan setelah kebakaran meluas.

Baca Juga: The Fed Naikkan Suku Bunga, Bagaimana Nasib BI-Rate Hingga Akhir Tahun?

Oleh karena itu, Cek Endra meminta perusahaan perkebunan maupun perseorangan yang memiliki kebun relatif luas di berbagai daerah menyiagakan mobil tangki air di sekitar kawasan usahanya. Kesiapan tersebut perlu dilengkapi dengan sumber air, pompa, selang pemadam, alat pelindung diri, patroli rutin, serta petugas yang terlatih menghadapi keadaan darurat.

"Mobil tangki jangan baru dicari ketika api sudah membesar. Perusahaan dan pemilik kebun luas harus memiliki sarana pemadaman awal yang siap digunakan setiap saat. Respons pada menit-menit pertama sangat penting untuk mencegah api menyebar dan menimbulkan kerugian yang lebih besar," tegasnya.

Selain risiko kebakaran, fenomena cuaca ekstrem dan kemarau panjang juga dinilai mulai mengancam ketahanan air pasokan masyarakat. Cek Endra menuturkan, di sejumlah wilayah, debit sungai dan sumber air mulai berkurang bahkan sebagian mengering sehingga masyarakat semakin kesulitan memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Baca Juga: Kajian UI: Saldo PPN Lebih Bayar Menumpuk, Kas Korporasi Bisa Tercekik

Menyikapi eskalasi risiko tersebut, Ia mendorong pemerintah pusat dan daerah, BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri, masyarakat peduli api, serta pelaku usaha memperkuat koordinasi, patroli terpadu, dan pemetaan wilayah rawan di seluruh Indonesia. Langkah penanganan komprehensif dari seluruh pihak diharapkan mampu meminimalisasi potensi bencana ekologis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News