JAKARTA. Pemangkasan target megaproyek listrik dari 35.000 Megawatt (MW) menjadi 19.763 MW bakal menyebabkan defisit listrik di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan pulau-pulau terpencil. Sebab, sebagian besar proyek 19.763 MW yang sudah meneken power purchasment agreement (PPA) berada di Jawa.

Asal tahu saja, berdasarkan data PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), angka 19.763 MW itu dilihat dari yang sudah melakukan PPA, konstruksi, dan sudah commercial operation date (COD) per 31 Oktober. Dari jumlah itu, sebanyak 9.790 MW sudah PPA, 8.541 MW konstruksi dan sebanyak 407 MW yang sudah COD.

Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN  I Made Suprateka mengakui, pembangunan pembangkit listrik yang selesai di tahun 2019 sebesar 19.763 MW itu masih berpusat di Pulau Jawa "Sebagian besar independent power producer (IPP) membangun di Pulau Jawa. Ini karena pusat beban berpusat di Jawa," terangnya kepada KONTAN, Selasa (15/11).

Namun  dia belum bisa mendetailkan lokasi-lokasi pembangunan pembangkit yang terletak di Pulau Jawa. Yang pasti, dari angka 19.763 MW, IPP mendapatkan porsi yang lebih besar ketimbang PLN.

Perinciannya, IPP mendapatkan porsi sekitar 11.413 MW dan PLN 8.350 MW. "Jadi, apabila target 35.000 MW itu selesai rasio elektrifikasinya bisa mencapai 98%. Kalau melihat realistisnya, yakni yang selesai 19.763 MW, berarti elektrifikasi 93%," terangnya.

Untuk pembangunan pembangkit di pulau-pulau lain, seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi maupun Papua hanya berskala kecil. Sudah begitu, pembangunan pembangkit disesuaikan kebutuhan masyarakat.

Saat ini ada beberapa lagi yang masih dalam proses pengadaan, sekitar 7.000 MW. "Artinya apabila tidak ada kendala akhir tahun ini bisa melakukan PPA. Jadi, bisa saja bertambah, akhir tahun 2019 sekitar 21.000-an MW yang selesai,” tandas Made.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sujatmiko menyatakan, apabila dari pembangkit 19.763 MW masih terjadi defisit listrik tahun 2019 mendatang, maka kebutuhan listrik itu akan dipenuhi lagi dengan program kelistrikan desa.  

"Kami sedang menyusun Permen ESDM melistriki daerah-daerah yang belum teraliri listrik, jumlahnya 2.500 desa," katanya ke KONTAN, Selasa (15/11).

Arthur Simatupang Ketua Harian Asosiasi Produsen Listrik Seluruh Indonesia (APLSI), menyatakan, adanya perubahan proyek dari 35.000 MW menjadi 19.763 MW akan berpengaruh pada penanaman investasi.

Itu karena target sudah disahkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (REUN) dan dituangkan dalam Rencana Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Ternyata bisa berubah-ubah, artinya tidak ada kepastian dari sisi perencanaan bagi para investor yang berminat. "Belum lagi Presiden Joko Widodo menginginkan pertumbuhan sentra sentra industri (KEK)  di seluruh wilayah nusantara," ungkap Arthur kepada KONTAN, Selasa (15/11).

Pengamat Ketenagalistrikan Fabby Tumiwa yakin, akibat banyak berkutat di Jawa itu, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan pulau terpencil lain berpotensi mengalami krisis listrik dengan pemangkasan target 35.000 MW di 2019. "Contohnya Sumatra yang listriknya tumbuh agak cepat. Tapi saat ini mengalami defisit," ujarnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini