KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Siap-siap pemerintah akan buka kembali penerimaan mahasiswa/praja/taruna sekolah kedinasan tahun 2024. 

Terdapat delapan instansi yang akan membuka pendaftaran sekolah kedinasan tahun ini. 

Delapan instansi tersebut yaitu Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian Keuangan; Kementerian Perhubungan; Kementerian Dalam Negeri; Badan Intelijen Negara (BIN); Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN); Badan Pusat Statistik (BPS); dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). 

Perlindungan Data Nasabah Jadi Kunci Utama Kebijakan Keamanan Krom Bank

"Rencananya, pendaftaran sekolah kedinasan akan dibuka pada bulan Maret 2024. Namun, waktu tersebut dapat berubah sesuai kesiapan dan dinamika yang terjadi," kata Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja dalam keterangannya, Rabu (24/1). 

Tahapan-tahapan yang harus dilalui, mulai dari pendaftaran, seleksi kompetensi dasar (SKD) yang menggunakan Computer Assisted Test (CAT), hingga seleksi lanjutan yang pelaksanaannya diatur oleh masing-masing sekolah kedinasan. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) rencananya digelar pada April hingga Mei 2024. 

Baca Juga: Bahlil: Dampak Pemilu Satu Putaran Akan Bagus Ke Realisasi Investasi

Pelaksanaan seleksi sekolah kedinasan pada 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 20/2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga. 

Aba menjelaskan pendaftaran dilakukan melalui situs Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (SSCASN-BKN), yakni sscasn.bkn.go.id. 

Aba juga mengingatkan calon pelamar bahwa seluruh tahapan seleksi sekolah kedinasan, mulai dari pendaftaran, pelaksanaan seleksi dengan CAT, hingga penentuan kelulusan, sudah terintegrasi dan terkomputerisasi. Tahapan seleksi seperti ini menutup celah kecurangan dan praktik calo. 

Untuk itu, Aba meminta agar calon pendaftar di seluruh Indonesia agar tidak percaya dengan pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dalam seleksi sekolah kedinasan, apalagi sampai meminta sejumlah uang. 

"Semua mekanisme dan sistem seleksi sudah baku. Jadi, dipastikan transparan dan akuntabel," kata dia. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News