Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menandatangani nota kesepahaman dengan PT KAI untuk menertibkan pemukiman kumuh di lahan-lahan milik PT KAI.

"Kami akan dirikan perumahan di atas lahan milik kereta api (PT KAI)," kata Ahok di Balai Kota, Kamis (25/2/2016).

Awalnya Pemprov DKI Jakarta berencana untuk membangun rumah susun (Rusun) di dekat Stasiun Kampung Bandan, Jakarta Utara.

BAIC Indonesia Resmi Kenalkan BJ30 Hybrid, Kendaraan Bertenaga yang Efisien

Namun hal itu terkendala karena belum habis kontrak PT KAI dengan pihak swasta terkaiat pemakaian lahan itu.

Rencananya, proyek pertama pembangunan rusun di lakukan di dekat Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan.

Pembangunan rusun menggunakan konsep transit oriented development atau rancang bangun.

"Di Manggarai mau dijadikan rusun. Jadi bangunan bawahnya depo dan atasnya rusun, kalau bangunnya pakai rancang bangun, cepat selesai," kata Ahok.

Ada sekitar 3,2 hektar lahan di Kampung Bandan dan 6 hektar di dekat Stasiun Manggarai yang dapat digunakan untuk pembangunan rusun.

Selain hunian vertikal, bangunan juga bisa untuk menampung pedagang kaki lima (PKL) serta fungsi lain, seperti perkantoran.

Rusun akan didesain berisi setidaknya 270 unit hunian untuk setiap menara.

Dengan lahan seluas 3,2 hektar, lokasi di Kampung Bandan dapat dibangun hingga 10 menara.

Adapun di Manggarai minimal akan dibangun dua menara rusun. Di kedua titik itu, rusun akan dilengkapi pusat perbelanjaan.

Sejumlah lahan milik PT KAI di Jakarta yang belum dimanfaatkan banyak yang diduduki pemukim ilegal, bahkan jadi lokasi prostitusi. 

Kondisi ini bisa ditemukan di daerah Bongkaran, Tanah Abang, Jakarta Pusat atau di Gunung Antang, Jatinegara, Jakarta Timur.

(Kurnia Sari Aziza)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News