KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui tarif listrik bagi pelanggan 3.000 VA ke atas akan dinaikkan. Kenaikan ini dilakukan di tengah lonjakan harga komoditas energi imbas perang Rusia-Ukraina.

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani  saat melakukan rapat kerja Bersama Badan Anggaran DPR RI, Kamis (19/5).

Menurutnya, kebijakan ini dilakukan dalam upaya berbagi beban pemerintah dengan masyarakat kelompok kelas atas. Sehingga beban kenaikan harga listrik ini, bebannya tidak hanya ditanggung pemerintah.

Baca Juga: Sri Mulyani: Arus Kas PLN Akan Defisit Rp 71,1 Triliun Jika Tak Diberikan Kompensasi

“Bapak Presiden dan kabinet sudah menyetujui untuk berbagi beban, untuk kelompok rumah tangga yang mampu, yaitu direpresentasikan oleh mereka yang langganan listriknya di atas 3.000 VA, boleh ada kenaikan tarif listrik, hanya di segmen itu ke atas,” jelas Sri Mulyani.

Sayangnya, Sri Mulyani tidak menjelaskan secara rinci, terkait berapa besar kenaikan tarif listrik golongan tersebut, serta kapan penerapannya akan dimulai.

Meski begitu, Ia memastikan tarif listrik golongan lainnya tidak mengalami kenaikan, begitu juga dengan gas LPG dan juga BBM. Sehingga, pemerintah akan menambah anggaran subsidi energi dan dana kompensasi bagi ketersediaan energi untuk masyarakat.

Baca Juga: Pemerintah Ajukan Perubahan APBN 2022, Begini Rinciannya

Anggaran subsidi energi pun resmi ditambahkan Rp 74,9 triliun, dengan rincian Rp 71,8 triliun untuk subsidi BBM dan LPG, serta sekitar Rp 3,1 triliun untuk subsidi listrik.

Kemudian, untuk kompensasi BBM dan LPG diperkirakan mencapai Rp 324,5 triliun. Ini terdiri dari tambahan kompensasi tahun 2022 sebesar Rp 216,1 triliun yang terdiri dari kompensasi BBM sebesar Rp 194,7 triliun dan kompensasi listrik sebesar Rp 21,4 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .