KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) memiliki kewajiban untuk segera menyapih (spin off) unit usaha syariahnya. Pasalnya, aset BTN Syariah pada akhir 2023 sudah mencapai Rp 54,3 triliun, meningkat 19,8% dari tahun sebelumnya.

Sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), UUS perbankan wajib spin off menjadi badan usaha syariah (BUS) bila asetnya sudah lebih dari Rp 50 triliun atas suddar mencapai 50% dari aset induknya. Penyampihan harus dilakukan paling lama dua tahun terhitung setelah angka aset tersebut dicapai.

Aset BTN Syariah sudah menembus Rp 50 triliun sejak September 2023. “Mendirikan BUS tidak  mudah dan butuh waktu relatif lama. Maka itu, cara paling realistis adalah mengakuisisi BUS yang sudah ada. Saat ini kami sedang melakukan proses uji tuntas (due diligence) terhadap salah satu bank syariah,” kata Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu dalam paparan kinerja BTN, Senin (12/2).   Nixon menjelaskan dalam melakukan due diligence terhadap bank syariah ini ada empat aspek yang dikalkukasi secara hati hati. Antara lain, aspek finansial dan portofolio, aspek legalitas dan semua perjanjian, audit teknologi dan kesiapan sumber daya manusia (SDM).  BTN menargetkan proses uni tuntas itu rampung pada April 2024 untuk selanjutnya diambil keputusan terkait akuisisi.

Baca Juga: BTN Siap Ekspansif dan Cetak Laba Tahun 2024

Kenaikan aset BTN Syariah ditopang oleh fundamental dan pertumbuhan bisnis yang solid. BTN Syariah mencatatkan pembiayaan Rp37,1 triliun pada akhir 2023, melonjak 17,4% secara tahunan. Proporsi terbesar berasal dari pembiayaan KPR yang menjadikan BTN Syariah sebagai pemain utama di segmen ini.  “Banyak nasabah mengajukan KPR dengan akad syariah. Tren ini terus meningkat dengan permintaan yang terus bertumbuh terutama di daerah Jawa Barat, Aceh dan NTB,” ungkap Nixon.   Dana pihak ketiga (DPK) BTN Syariah meningkat 20,7% menjadi Rp41,8 triliun. Ini menandakan likuiditasnya kuat dan mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan publik untuk menyimpan dananya di BTN Syariah.  Alhasil, kinerja UUS ini juga sangat apik dengan nmembukukan laba bersih Rp 702,3 miliar, melonjak 110,5% secara tahunan.   Dari faktor-faktor itu, BTN Syariah bukan hanya layak di spin off tetapi juga mampu menampung bank syariah lain untuk di merger. Nixon bilang, pihaknya optimistis  BTN Syariah akan tumbuh lebih pesat lagi, memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat serta berkontribusi signifikan untuk memajukan industri perbankan syariah setelah menjadi BUS.   Seperti diketahui,  BTN tengah melakukan proses uji tuntas (due diligence) terhadap Bank Muamalat. Proses ini akan menentukan kelanjutan agenda akuisisi dan merger. Kementerian BUMN menargetkan agenda korporasi ini bisa dituntaskan pada semester I-2024 ini.

Baca Juga: Due Diligence dengan Muamalat Tengah Dilakukan, 4 Hal Ini Jadi Perhatian BTN   Kementerian Agama sebagai pemegang kuasa pemegang saham pengendali, melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), juga sudah memberi restu. Divestasi saham Bank Muamalat ke BTN akan memberikan dampak positif.   Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki mengatakan merger BBTN dan Bank Muamalat merupakan bagian dari penguatan yang tengah dicoba oleh pemerintah. Hal ini agar bank-bank syariah dapat lebih fokus dan mampu melakukan pembagian tugas di sistem keuangan Indonesia.   "Selama itu membawa perbaikan, dan tentunya merger ini kan bagian dari yang diperhitungkan disitu. Kalau memang itu kebaikannya banyak, ya kita dukung. Ini bagian dari penyehatan perbankan kita," ujar Saiful beberapa waktu lalu.   OJK juga  menyambut baik rencana tersebut demi terciptanya industri perbankan syariah yang jauh lebih maju dan berkembang. OJK beralasan Indonesia setidaknya membutuhkan dua atau tiga bank syariah besar untuk menciptakan persaingan yang sehat di industri tersebut.

Baca Juga: Cetak Laba Moncer, Begini Kisi-Kisi Dividen BRI (BBRI)   Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, rencana BTN mengakusisi Bank Muamalat sedang berada pada tahap pembicaraan antara kedua perusahaan tersebut. “Sekarang tidak sehat karena dalam satu pasar syariah sekarang ada satu bank besar banget dan yang lain kecil-kecil itu nggak sehat. Perlu ada persaingan sehat dan bantu persaingan bank syariah dengan (bank) konvensional di playing field yang sama. Sekarang kecil-kecil itu nggak akan nendang,” jelas Dian, belum lama ini.   Dian melanjutkan, saat ini memang ada instrumen pemaksaan berupa Undang-Undang yang dapat mempercepat proses merger atau konsolidasi di sektor perbankan syariah. Namun, ia menekankan bahwa OJK tetap akan memberikan ruang bagi bank untuk saling melakukan pendekatan dengan bank lain untuk konsolidasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dina Hutauruk