KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Jelang akhir tahun, sejumlah bank makin getol memenuhi modal inti minimum sebesar Rp 3 triliun. Oleh sebab itu, perbankan bermodal cekak gencar gelar rights issue maupun private placement. 

Meski memberikan dampak positif, aksi penguatan ini akan membuat kepemilikan saham publik terdilusi hingga di bawah 7,5%. Sehingga, bank harus segera bergegas memenuhi ketentuan free float bila tak ingin didepak sebagai perusahaan terbuka oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Surat Keputusan Direksi BEI  Nomor Kep-00101/BEI/12-2021 menyatakan jumlah saham free float paling sedikit 50 juta saham dan paling sedikit 7,5% dari jumlah saham yang tercatat. Adapun ketentuan free float saham ini merupakan salah satu syarat agar bagi emiten untuk tetap tercatat di BEI.

Pasca melakukan rights issue, terdapat beberapa bank yang harus segera memperbesar jumlah saham yang beredar di publik. PT Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR) misalnya telah menerima setoran dana sebesar Rp 499,42 miliar dari aksi rights issue pada awal bulan.

Oleh sebab itu, Bank Ok telah memenuhi modal inti Rp 3 triliun. Namun, perseroan dan pemegang saham pengendali (PSP) akan memenuhi ketentuan terkait free float. Lantaran, saat ini jumlah saham yang beredar di publik hanya 5,74%.

Baca Juga: OJK Beberkan Manfaat Wajib Modal Inti Minimum Rp 3 Triliun bagi Bank hingga Regulator

Rencananya, APRO Financial selaku PSP Bank Ok akan melepas kepemilikan sahamnya sehingga kepemilikan publik naik menjadi 9,84%. Sedangkan kepemilikan APRO Financial turun dari 93,40% saat ini menjadi 89,31%.

“Pemenuhan free float, rencananya akan kami lakukan tahun depan. Rencananya lewat mekanisme pasar,” ujar Wakil Direktur Bank Ok Hendra Lie kepada Kontan.co.id pada Senin (21/11).

Bank Ok menegaskan akan secara konsisten meningkatkan rentabilitas yang positif atas kinerja bank melalui pertumbuhan penyaluran kredit dan dana pihak ketiga.

Penambahan modal ini akan digunakan untuk pengembangan segmen ritel, korporasi, komersial, serta ditunjang dengan pengembangan infrastruktur bank.

Ada juga PT Bank Maspion Tbk (BMAS) juga berencana melakukan rights issue 4,17 miliar saham baru dengan target himpunan dana Rp 1,7 triliun. Aksi ini akan membuat saham milik publik semakin mengecil.

Baca Juga: Aksi Rights Issue Padat Merayap, Investor Perlu Mencermati Fundamental Emiten

Hingga 31 Oktober 2022, kepemilikan saham publik hanya 0,29% dari 4,44 miliar saham yang beredar saat ini. Sedangkan PT Alim Investindo memiliki 53,84% dan Kasikorn Vision Financial Company PTE LTD mengempit 30,01%.

Lalu, Kasikorn Bank Public Company sebanyak 9,99% dan PT Guna Investindo sebesar 5,87%. Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, Direktur Utama Bank Maspion Herman Halim tidak merespon terkait rencana pemenuhan free float BMAS.

Editor: Anna Suci Perwitasari