KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat politik senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris berpendapat, konsistensi penegakan hukum menjadi prioritas di periode kedua kepemimpinan Jokowi. "Konsistensi penegakan hukum tersebut harus ditetapkan bagi siapapun, termasuk bagi kelompok-kelompok yang intoleran dan diskriminatif terhadap minoritas, serta menyelesaikan kasus-kasus HAM baik masa lalu maupun sekarang," tutur Syamsuddin kepada Kontan.co.id, Selasa (22/10). Baca Juga: Yasonna Laoly diminta jadi menteri di bidang hukum lagi
Siapa lebih pantas jadi Menkumham Yasonna atau Mahfud MD? Ini kata pengamat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat politik senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris berpendapat, konsistensi penegakan hukum menjadi prioritas di periode kedua kepemimpinan Jokowi. "Konsistensi penegakan hukum tersebut harus ditetapkan bagi siapapun, termasuk bagi kelompok-kelompok yang intoleran dan diskriminatif terhadap minoritas, serta menyelesaikan kasus-kasus HAM baik masa lalu maupun sekarang," tutur Syamsuddin kepada Kontan.co.id, Selasa (22/10). Baca Juga: Yasonna Laoly diminta jadi menteri di bidang hukum lagi