JAKARTA. Dinamika politik dalam proses pengesahan RAPBN-P 2012 masih terus berlangsung. Pemerintah memilih untuk menunggu dan belum menentukan siapa yang akan mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).Juru Bicara Presiden Julian Aldrin menegaskan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum memutuskan siapa yang akan mengumumkan kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), jika proses politik atas pengesahan RAPBN-P 2012 mendapat persetujuan oleh DPR. “Kita tunggu hasil keputusan nanti,” ujar Julian di Gedung Binagraha Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (30/3).Julian mengatakan, saat ini Presiden menerima laporan dari jajaran menteri terkait. Selain itu, menurut Julian, Presiden akan memantau dinamika yang terjadi di parlemen terkait dengan kenaikan pengesahan RAPBN-P 2012.“Biarkan kita ikuti bersama, pemerintah akan hormati. Presiden sepenuhnya memberikan mekanisme ke DPR RI, pemerintah ikuti bagaimana hasil di DPR RI,” ujarnya.Terkait dengan perbedaan pandangan di internal sekretariat gabungan (setgab), Julian mengatakan, SBY juga mengikuti dinamika politik tersebut.Menurutnya, dalam demokrasi memang selalu ada ruang untuk dinamika, sejauh belum hasil final semua kemungkinan bisa terjadi. “Yang jelas, rancangan yang diajukan pemerintah mengupayakan tindakan penyelamatan ekonomi," jelasnya.Sebagai informasi, saat ini, DPR melakukan pengambilan keputusan terhadap RUU APBN-P 2012 yang didalamnya memuat klausul untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Pengambilan keputusan DPR akan dilakukan dengan mekanisme pengambilan suara terbanyak, setelah tidak menemukan kata sepakat di tingkat badan anggaran.Menjelang pengambilan keputusan, fraksi penolak kenaikan harga BBM bersubsidi mendapat dukungan dari dua parpol koalisi pendukung pemerintah. Jika sebelumnya, FPDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Hanura, serta satu parpol koalisi yakni PKS. Ternyata, Fraksi PPP dan Golkar juga menyatakan menolak kenaikan BBM.Sebenarnya, bukan hal baru bagi SBY menaikkan harga BBM bersubsidi. Pada 2005 dan 2008, ketika mengumumkan kenaikan harga BBM, Jusuf Kalla yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden yang mengumumkan. Dan ketika menurunkan harga BBM bersubsidi, SBY yang mengumumkan.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Siapa yang bakal umumkan kenaikan BBM?
JAKARTA. Dinamika politik dalam proses pengesahan RAPBN-P 2012 masih terus berlangsung. Pemerintah memilih untuk menunggu dan belum menentukan siapa yang akan mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).Juru Bicara Presiden Julian Aldrin menegaskan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum memutuskan siapa yang akan mengumumkan kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), jika proses politik atas pengesahan RAPBN-P 2012 mendapat persetujuan oleh DPR. “Kita tunggu hasil keputusan nanti,” ujar Julian di Gedung Binagraha Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (30/3).Julian mengatakan, saat ini Presiden menerima laporan dari jajaran menteri terkait. Selain itu, menurut Julian, Presiden akan memantau dinamika yang terjadi di parlemen terkait dengan kenaikan pengesahan RAPBN-P 2012.“Biarkan kita ikuti bersama, pemerintah akan hormati. Presiden sepenuhnya memberikan mekanisme ke DPR RI, pemerintah ikuti bagaimana hasil di DPR RI,” ujarnya.Terkait dengan perbedaan pandangan di internal sekretariat gabungan (setgab), Julian mengatakan, SBY juga mengikuti dinamika politik tersebut.Menurutnya, dalam demokrasi memang selalu ada ruang untuk dinamika, sejauh belum hasil final semua kemungkinan bisa terjadi. “Yang jelas, rancangan yang diajukan pemerintah mengupayakan tindakan penyelamatan ekonomi," jelasnya.Sebagai informasi, saat ini, DPR melakukan pengambilan keputusan terhadap RUU APBN-P 2012 yang didalamnya memuat klausul untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Pengambilan keputusan DPR akan dilakukan dengan mekanisme pengambilan suara terbanyak, setelah tidak menemukan kata sepakat di tingkat badan anggaran.Menjelang pengambilan keputusan, fraksi penolak kenaikan harga BBM bersubsidi mendapat dukungan dari dua parpol koalisi pendukung pemerintah. Jika sebelumnya, FPDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Hanura, serta satu parpol koalisi yakni PKS. Ternyata, Fraksi PPP dan Golkar juga menyatakan menolak kenaikan BBM.Sebenarnya, bukan hal baru bagi SBY menaikkan harga BBM bersubsidi. Pada 2005 dan 2008, ketika mengumumkan kenaikan harga BBM, Jusuf Kalla yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden yang mengumumkan. Dan ketika menurunkan harga BBM bersubsidi, SBY yang mengumumkan.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News