KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri pada Kamis (12/11/2026) masih berlangsung hingga saat ini. Sebelumnya, MPR mengundur jadwal Sidang Paripurna untuk memilih, menetapkan, dan melantik wapres pengganti dari semula 2 Desember 2026 menjadi 9 Desember 2026. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani mengatakan, perubahan jadwal tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat permintaan penundaan kepada MPR, Senin (16/11/2026). Baca Juga: LPEM FEB UI: BI Perlu Tahan Suku Bunga di November 2026 untuk Jaga Stabilitas Rupiah Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Taufik Basari menjelaskan, terdapat enam tahapan yang harus dilalui dalam proses pengisian kekosongan jabatan wapres. Tahap pertama dimulai dengan rapat gabungan MPR paling lama 3 x 24 jam sejak terjadinya kekosongan jabatan. Rapat ini menentukan jadwal sidang paripurna pemilihan wapres yang harus digelar paling lambat 60 hari sejak jabatan tersebut kosong. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 134 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR. “Rapat Gabungan menentukan jadwal Sidang Paripurna MPR untuk memilih Wakil Presiden pengganti,” ujar Taufik dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (17/11/2026). Tahap kedua, Pimpinan MPR menyampaikan pemberitahuan kepada Presiden mengenai hasil rapat gabungan, termasuk jadwal sidang paripurna dan persyaratan calon. Penyampaian surat tersebut dibatasi paling lama 3 x 24 jam setelah rapat gabungan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 135 Tata Tertib MPR. Memasuki tahap ketiga, Presiden mengajukan dua nama calon wapres beserta dokumen persyaratannya kepada Pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 136 Tata Tertib MPR. Dengan mundurnya jadwal sidang paripurna MPR menjadi 9 Desember 2026, Presiden Prabowo Subianto harus mengajukan dua nama calon wapres paling lambat 25 November 2026. Pada tahap ini, MPR juga membentuk tim verifikasi melalui rapat gabungan paling lama 2 x 24 jam sebelum batas waktu pengajuan calon. Baca Juga: TKD Sudah Cair 90%, Belanja Pemda Masih Seret, Ekonomi Daerah Tertahan “Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada Pimpinan MPR beserta kelengkapan persyaratannya,” jelasnya. Tahap keempat adalah verifikasi kedua calon oleh tim yang dibentuk MPR. Berdasarkan Pasal 137-139 Tata Tertib MPR, pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen berlangsung paling lama tujuh hari sejak persyaratan diserahkan. Jika ditemukan kekurangan, Pimpinan MPR meminta Presiden melengkapinya sebelum menetapkan calon yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilihan. Berikutnya, pada tahap kelima, MPR menggelar sidang paripurna untuk memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden. Kedua calon terlebih dahulu menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan sebelum anggota MPR melakukan pemungutan suara. Ketentuan pemilihan ini diatur dalam Pasal 140 Tata Tertib MPR. “Calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih,” tulisnya.
Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Diundur, MPR Jelaskan Tahapannya
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri pada Kamis (12/11/2026) masih berlangsung hingga saat ini. Sebelumnya, MPR mengundur jadwal Sidang Paripurna untuk memilih, menetapkan, dan melantik wapres pengganti dari semula 2 Desember 2026 menjadi 9 Desember 2026. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani mengatakan, perubahan jadwal tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat permintaan penundaan kepada MPR, Senin (16/11/2026). Baca Juga: LPEM FEB UI: BI Perlu Tahan Suku Bunga di November 2026 untuk Jaga Stabilitas Rupiah Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Taufik Basari menjelaskan, terdapat enam tahapan yang harus dilalui dalam proses pengisian kekosongan jabatan wapres. Tahap pertama dimulai dengan rapat gabungan MPR paling lama 3 x 24 jam sejak terjadinya kekosongan jabatan. Rapat ini menentukan jadwal sidang paripurna pemilihan wapres yang harus digelar paling lambat 60 hari sejak jabatan tersebut kosong. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 134 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR. “Rapat Gabungan menentukan jadwal Sidang Paripurna MPR untuk memilih Wakil Presiden pengganti,” ujar Taufik dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (17/11/2026). Tahap kedua, Pimpinan MPR menyampaikan pemberitahuan kepada Presiden mengenai hasil rapat gabungan, termasuk jadwal sidang paripurna dan persyaratan calon. Penyampaian surat tersebut dibatasi paling lama 3 x 24 jam setelah rapat gabungan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 135 Tata Tertib MPR. Memasuki tahap ketiga, Presiden mengajukan dua nama calon wapres beserta dokumen persyaratannya kepada Pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 136 Tata Tertib MPR. Dengan mundurnya jadwal sidang paripurna MPR menjadi 9 Desember 2026, Presiden Prabowo Subianto harus mengajukan dua nama calon wapres paling lambat 25 November 2026. Pada tahap ini, MPR juga membentuk tim verifikasi melalui rapat gabungan paling lama 2 x 24 jam sebelum batas waktu pengajuan calon. Baca Juga: TKD Sudah Cair 90%, Belanja Pemda Masih Seret, Ekonomi Daerah Tertahan “Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada Pimpinan MPR beserta kelengkapan persyaratannya,” jelasnya. Tahap keempat adalah verifikasi kedua calon oleh tim yang dibentuk MPR. Berdasarkan Pasal 137-139 Tata Tertib MPR, pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen berlangsung paling lama tujuh hari sejak persyaratan diserahkan. Jika ditemukan kekurangan, Pimpinan MPR meminta Presiden melengkapinya sebelum menetapkan calon yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilihan. Berikutnya, pada tahap kelima, MPR menggelar sidang paripurna untuk memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden. Kedua calon terlebih dahulu menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan sebelum anggota MPR melakukan pemungutan suara. Ketentuan pemilihan ini diatur dalam Pasal 140 Tata Tertib MPR. “Calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih,” tulisnya.
TAG: