KONTAN.CO.ID - Sidang pemakzulan Wakil Presiden Filipina Sara Duterte resmi dimulai pada Senin (6/7/2026). Persidangan ini diperkirakan akan menjadi penentu arah politik Filipina menjelang pemilihan presiden 2028 sekaligus memperdalam konflik antara dua dinasti politik terbesar di negara tersebut.
Baca Juga: Laba Samsung Diprediksi Melonjak 18 Kali Lipat, Demam AI Dongkrak Harga Chip Memori Hasil sidang tidak hanya akan menentukan apakah Sara Duterte masih dapat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2028, tetapi juga menjadi ujian bagi kredibilitas lembaga politik dan sistem hukum Filipina. Analis menilai legitimasi proses persidangan akan menjadi faktor yang paling menentukan penerimaan publik terhadap putusan Senat. "Jika proses itu dipandang bermotif politik atau tidak memiliki kredibilitas, pertanyaan akan tetap muncul apa pun hasil akhirnya," kata profesor administrasi publik di University of Makati, Ederson Tapia. Belum diketahui berapa lama persidangan akan berlangsung. Sengketa prosedural, jumlah saksi, hingga penyampaian alat bukti diperkirakan akan memengaruhi durasi sidang. Sebagai perbandingan, sidang pemakzulan mantan Ketua Mahkamah Agung Filipina pada 2012 berlangsung selama sekitar empat bulan. Berdasarkan konstitusi Filipina, sedikitnya 16 dari 24 anggota Senat harus menyatakan bersalah agar Sara Duterte dapat dimakzulkan. Sejumlah survei opini menunjukkan Sara Duterte masih menjadi salah satu kandidat terkuat untuk pemilihan presiden 2028. Namun, apabila dinyatakan bersalah, peluang politiknya diperkirakan akan tertutup. Sebaliknya, jika ia dibebaskan melalui proses yang dinilai adil, posisinya menjelang pemilu justru dapat semakin menguat.
Baca Juga: Haaland Menggila, Norwegia Pecundangi Brasil dan Lolos ke Perempatfinal Piala Dunia Dituduh salah gunakan dana publik Kasus ini merupakan sidang pemakzulan pertama terhadap seorang wakil presiden dalam sejarah Filipina. Sara Duterte dituduh menyalahgunakan dana publik, memiliki kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, serta mengancam keselamatan Presiden Ferdinand Marcos Jr., Ibu Negara, dan mantan Ketua DPR Filipina. Putri mantan Presiden Rodrigo Duterte itu membantah seluruh tuduhan dan menyebut proses pemakzulan bermotif politik. Juru bicara tim jaksa pemakzulan, Robert 'Ace' Barbers, mengatakan pihaknya akan membuktikan seluruh tuduhan melalui fakta dan alat bukti. "Kami akan membiarkan bukti yang berbicara," ujarnya. Pengacara Sara Duterte, Michael Poa menyatakan, tim pembela siap menunjukkan bahwa seluruh tuduhan terhadap kliennya tidak berdasar.
Baca Juga: Catatan Perjalanan Brasil di Piala Dunia: Dari Juara 2002 hingga Gugur dari Norwegia Konflik dua dinasti politik Persidangan ini juga menjadi babak terbaru dalam pecahnya aliansi politik antara keluarga Marcos dan Duterte. Pada Pemilu 2022, Ferdinand Marcos Jr. dan Sara Duterte maju sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun, hubungan keduanya memburuk setelah Rodrigo Duterte ditangkap dan dipindahkan ke tahanan International Criminal Court di Den Haag pada Maret tahun lalu untuk menghadapi dakwaan pembunuhan terkait perang melawan narkoba. Perseteruan tersebut turut memicu perpecahan di Senat Filipina. Pada Mei lalu, Senator Ronald 'Bato' dela Rosa, yang dikenal sebagai sekutu keluarga Duterte, memberikan suara penentu dalam pemilihan Alan Peter Cayetano sebagai Ketua Senat.
Baca Juga: Stadion Azteca Dikepung Badai Petir Jelang Meksiko vs Inggris Namun sekitar sebulan kemudian, kubu rival berhasil menggalang dukungan untuk memilih Sherwin Gatchalian sebagai Ketua Senat. Meski demikian, para analis menilai dinamika politik di Senat belum tentu mencerminkan arah pemungutan suara dalam sidang pemakzulan. Selain menentukan masa depan politik Sara Duterte, hasil sidang juga diperkirakan akan memengaruhi peta persaingan menuju Pilpres Filipina 2028. Presiden Ferdinand Marcos Jr. sendiri tidak dapat kembali mencalonkan diri karena konstitusi Filipina membatasi masa jabatan presiden hanya satu kali.
