JAKARTA. Mahkamah Konstitusi hari ini (4/8) memulai sidang putusan nasib OJK ke depan. Gugatan ini diajukan tahun lalu oleh Tim Pembela Ekonomi Bangsa TPEB yang meminta MK untuk menghapus atau mengganti UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, terutama pasal 1 angka 1, lalu pasal 5, 6, 7, 37, 55, 64, dan 65. Nah, pasal-pasal yang dibahas tersebut berintikan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor keuangan dan perbankan.

Terkait dengan hal ini, Bank Indonesia sebagai lembaga yang saat ini berwenang mengatur makro prudensial perbankan, mengatakan keberadaan OJK sebagai lembaga pengawas sejak disahkan pada tahun 2011 lalu, membuat kinerja perbankan mengalami kenaikan.

Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo mengatakan bahwa dirinya merupakan salah satu insiator berdirinya OJK pada tahun 2011 lalu. Keberadaan OJK, menurut Agus, membutuhkan waktu panjang dalam hal pembahasan dengan pemerintah.

Inovasi Ekonomi dan Pemberdayaan Holistik Bawa Nasabah PNM Naik Kelas

"Nah, semangat pemerintah waktu itu adalah agar pengawasan lembaga keuangan dan pasar menjadi lebih baik. Pengawasan ini memang ada di Undang-Undang BI tahun 1999,” ujar Agus ketika memberikan paapran hasil round table policy dialogue terkait perekonomian terkini, di Jakarta, Senin, (4/8).

Dia menambahkan, pembentukan OJK ini merupakan pelajaran dari krisis yang terjadi di Asia pada 1998 lalu. Dengan adanya sidang pembahasan putusan OJK ini, Agus berharap ke depannya bisa membuat landasan pengawasan perbankan menjadi lebih baik. "Apalagi dengan adanya OJK sekarang, koordinasi antara Menteri Keuangan, BI, otoritas bank, dan lembaga penjamin simpanan menjadi lebih mudah dan lebih baik," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News